Aug 28, 2012

TUJUAN PENGENDALIAN RISIKO KREDIT


Tujuan utama dari pengendalian risiko kredit adalah menjaga agar semua aktivitas kredit Bank tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan Bank atau membahayakan kelangsungan usaha Bank.
Untuk menghindari hal tersebut diatas, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Menyediakan Modal Yang Cukup Untuk Menutup Risiko.

Melalui pengendalian risiko kredit yang efektif, Bank dapat menyediakan modal baik dalam rangka memenuhi peraturan rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio), maupun dalam meng-cover risiko secara keseluruhan.

Bank wajib melindungi besarnya modal yang dimiliki serta mengupayakan untuk meningkatkan jumlah modal melalui peningkatan bisnis yang sehat. Besarnya ekspansi yang dilakukan harus sudah memperhitungkan potensial risiko kredit yang timbul serta kecukupan modal yang dimiliki serta kelangsungan usaha bank.

b. Memelihara Kualitas Aktiva Produktif.

Salah satu ukuran kinerja bisnis bank diukur dari kualitas aktiva produktif yang dimiliki. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, kualitas pinjaman ditetapkan dalam 5 (lima) golongan yaitu :

• Kolektibiliti 1 – Lancar (Pass)
• Kolektibiliti 2 – Dalam Perhatian Khusus (Special Mention)
• Kolektibiliti 3 – Kurang Lancar  (Substandars)
• Kolektibiliti 4 – Diragukan (Doubtful)
• Kolektibiliti 5 – Macet  (Loss)
   
   (Bagi Bank Perkreditan Rakyat / BPR hanya terdapat 4 jenis kolektibilitas)

c.  Meningkatkan Efisiensi Proses Manajemen Kredit

Apabila risiko kredit dapat diidentifikasi, diukur, dan dimonitor dengan lebih baik, maka proses manajemen perkreditan akan lebih cepat dan efisien

d.   Meningkatkan Budaya Kredit Yang Sehat (Healthy Credit Culture)

Proses peningkatan budaya kredit yang sehat antara lain dilakukan melalui kampanye “sadar risiko kredit” sehingga proses pemberian kredit sejak analisa kredit, persetujuan kredit, pemantauan kredit dilakukan berdasarkan prinsip professionalisme dan menjunjung tinggi fairness dan good corporate governance

Salah satu aspek penting diberlakukannya sistem rating sebagai bagian dari alat/ tools dalam credit risk management adalah meningkatkan healthy credit culture karena seluruh proses dapat dilakukan terbuka dan terukur.

e.   Memberikan Respon Bisnis Dengan Lebih Cepat

Memperhatikan kondisi persaingan yang semakin meningkat, maka diperlukan respon yang cepat terhadap perkembangan bisnis yang ada.

Dengan mengetahui sejak dini tingkat risiko yang akan muncul pada debitur, maupun pada level portfolio maka langkah antisipatif dapat segera dilakukan sehingga kinerja dan kelangsungan usaha bank dapat terus dipertahankan.

Prinsip Pengendalian Pengendalian Risiko Kredit

Prinsip Pengendalian Risiko Kredit mencakup hal-hal sebagai berikut :

a. Terbinanya Kepedulian Terhadap Risiko Kredit

Pengendalian risiko kredit memerlukan komitmen semua pihak dari level manajemen tertinggi hingga credit officer maupun staff operasional yang berada pada jajaran terdepan di kantor cabang/ kantor cabang pembantu.

Pengendalian risiko kredit akan optimal apabila ada kesamaan bahasa dan ditujukan untuk melindungi kepentingan bank.

Direksi melalui unit pengendalian risiko harus memastikan bahwa seluruh kebijakan dan strategi pengendalian risiko yang ditetapkan telah merefleksikan tingkat risiko yang dapat diterima (risk tolerance/ risk appetite) dan secara berkala dilakukan review.

Secara khusus unit pengendalian risiko kredit  bertanggung jawab terhadap implementasi strategi pengendalian risiko kredit, pengembangan credit risk tools, perumusan kebijakan dan prosedur credit risk bagi level individual debitur maupun pada level portfolio.

b. Proses Kredit berdasarkan proses yang sehat

Prosedur rangkaian proses permohonan kredit harus mematuhi ketentuan manajemen perkreditan yang berlaku dan diperlakukan sama. Hal tersebut berlaku untuk debitur lama maupun debitur baru.

Rangkaian proses sejak analisa, persetujuan, pemantauan maupun penyelamatan harus tercantum dalam Sistem dan Prosedur Perkreditan Bank.  

Seluruh loan/ credit officer harus  berusaha mematuhi dan diupayakan untuk tidak memberlakukan pengecualian (exception) atas ketentuan yang ditetapkan. Dalam hal terjadi pengecualian, maka harus ditentukan jenis pengecualiannya batas waktu maksimal pengecualian tersebut diberlakukan dan harus dilakukan pemantauan serta pelaporan secara khusus (exception report).

Sistem dan Prosedur Perkreditan Bank harus secara terus menerus dilakukan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan bisnis, perubahan regulasi BI atau hal lain yang dianggap perlu seperti perubahan organisasi, pengembangan produk, perubahan tools perkreditan baru dan lain-lain.

c. Penataan Yang Memadai Atas Aspek Administrasi, Hasil Pengukuran Dan Proses Pemantauan.

Bank harus memiliki sistem administrasi yang memadai yang memastikan bahwa seluruh dokumentasi kredit dan proses administrasi yang menyertainya tersimpan dengan baik sesuai ketentuan batas waktu penyimpanan dokumen yang ditetapkan. Hal ini menjadi penting, untuk memastikan bahwa bank memiliki pencatatan dan bukti apabila dikemudian hari terjadi permasalahan hukum (credit-based law enforcement)
Hasil pengukuran atas risiko kredit yang timbul dan atau yang akan timbul harus dilakukan pencadangan dan diharuskan untuk memperhitungkan dampaknya terhadap kemampuan modal bank.

Bank harus mengembangkan sistem informasi risiko kredit sebagai bagian dari pengembangan Information Technology (IT) secara  keseluruhan. Dukungan IT diperlukan agar proses pemantauan risiko kredit dapat dilakukan dengan lebih cepat sehingga dapat meminimalisir potensi kerugian yang lebih besar.

d. Memastikan pengendalian yang memadai terhadap risiko kredit

Sistem pengendalian risiko kredit bank harus independen, dilakukan dengan perhitungan dan analisa yang memadai, fair dan dapat dipertanggung jawabkan.

Bank harus memastikan bahwa seluruh exposure telah dikelola dengan baik, konsisten dengan standar dan prosedur yang ditetapkan serta dalam batasan tingkat risiko yang dapat diterima (acceptable risk)

Bank juga harus memiliki sistem yang memadai guna mengambil langkah penting terhadap memburuknya kualitas pinjaman individu debitur dan penanganan terhadap pinjaman bermasalah. Hal-hal tersebut hendaknya diatur khusus dalam Sistem dan Prosedur Perkreditan Bank.

Mari Berteman ^^
David Iskandar | Create Your Badge