• Fotokopi Akte Pendirian perusahaan dan perubahannya untuk PT, BUMN/BUMD, CV dan Fa,

  • Fotokopi Anggaran Dasar bagi Badan Usaha Koperasi,

  • Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Perorangan.

  • 2. Surat kuasa dari yang berhak, apabila penandatanganan permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri.
    3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon.
    4. Uraian Kegiatan:
    • Uraian Proses Produksi yang dilengkapi denga alir proses (Flow Chart), serta mencantumkan jenis bahan baku/ bahan penolong, bagi industri pengolahan,
    • Uraian kegiatan usaha, bagi kegiatan di bidang jasa.
    5. Syarat:
    • Persyaratan dan/atau ketentuan sektoral tertentu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah,
    • Khusus sektor pertambangan yang merupakan kegiatan ekstraksi, sektor energi, sektor perkebunan kelapa sawit dan sektor perikanan harus dapat rekomendasi dari instansi yang bersangkutan.
    • Khusus untuk bidang usaha industri pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit yang bahan bakunya tidak berasal dari kebun sendiri, harus dilengkapi dengan jaminan bahan baku dari pihak lain yang diketahui oleh Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota setempat.
    6. Bagi bidang usaha yang dipersyaratkan kemitraan :
    • Kesepakatan atau perjanjian  kerjasama tertulis mengenai kesepakatan bermitra dengan Usaha Kecil, yang antara lain memuat nama dan alamat masing-masing pihak, pola kemitraan yang akan digunakan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan bentuk pembinaan yang diberikan kepada usaha kecil.
    • Akta Pendirian atau perubahannya atau risalah RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) mengenai penyertaan Usaha Kecil sebagai pemegang saham, apabila kemitraan dalam bentuk pernyataan saham.
    7. Surat pertnyataan di atas materai dari Usaha Kecil yang menerangkan bahwa yang bersangkutan memenuhi kriteria usaha kecil sesuai Undang-Undang No.9 Tahun 1995.
    Ket: Untuk persyaratan No. 5 a, b, c akan dikoordinasikan oleh BKPM dengan instansi terkait Proses Pengurusan:
    • Pemeriksaan dan persiapan permohonan  PMDN
    • Pengajuan permohonan
    • Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
    • Akta Pendirian Perusahaan dari Notaris
    • Surat Keterangan domisili perusahaan
    • NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
    • SK Kehakiman
    • Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
    • SPPKP (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak)
    • TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
    • Berita negara
    Syarat Pendirian Perusahaan PMDN
    • Copy KTP
    • Copy KK / Direktur bila penanggung jawab WNI
    • Copy PBB terakhir tempat usaha/kantor, apabila milik sendiri
    • Copy Surat Kontrak, apabila status kantor kontrak
    • Surat Keterangan Domisili dari Pengelola Gedung, apabila berada di Gedung
    • Kantor berada di wilayah Perkantoran/Plaza, atau Ruko, dan tidak berada di wilayah pemukiman
    • Nama PT
    • Kedudukan dan bidang usaha
    • Komposisi Saham