Materi Paling Banyak Dilihat

NYAMAN INTERNET BANKING

By : Owner
Akhir akhir ini aksi penipuan atau yang lebih tepatnya adalah adalah pencurian data melalui sistem komputerisasi layanan perbankan mulai marak terdengar lagi. Kali ini adalah maraknya pencurian data dengan modus malware. 

Pada postingan kali ini saya akan berbagi pengalaman menggunakan layanan internet banking agar dapat terhindar dari malware. Sepengatahuan saya malware adalah sebuah upaya untuk mencuri data nasabah, melalui virus yang ditanam atau tertanam pada komputer usser pengguna dengan cara memodifikasi tampilan website agar serupa dengan tampilan website asli, dan usser diminta  menginput data-data pribadi yang diperlukan untuk mencuri dana pemilik. 

Mengenai teknis dan penjelasan lebih lanjut tentang malware, bukan kapasitas saya untuk menjelaskan, harus saya tanyakan dahulu ke saudara saya yang memang kompeten dalam bidang Teknologi Informatika (mungkin akan dibahas pada postingan selanjutnya). 

Kemudahan dalam bertransaksi melalui fasilitas internet banking memang sangat menolong, terutama dalam hal kemudahan, kecepatan dan kepraktisan. Namun karena sudah terlalu nyaman, kadangkala usser jadi tidak terlalu memikirkan sisi keamanan terkait ancaman (berasal dari faktor pihak lain) dalam praktek menggunakan fasilitas tersebut. Hal inilah yang dijadikan kesempatan bagi pelaku cyber crime. Karena sebenarnya, sistem keamanan yang disediakan oleh bank sudah sangat mutakhir, kelalaian pengguna / usser lah yang paling sering menyebabkan kerugian bagi usser itu sendiri.

Berikut adalah cara kerja Malware Sinkronisasi Token (dishare dari group BPR di Facebook) :

Sumber : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205028055795167&set=gm.1573127006303799&type=1&theater


 Agar terhindar dari dampak yang merugikan anda, berikut ini adalah beberapa tips yang layak disimak : 

1. Pastikan komputer anda memiliki anti virus, jika tidak yang berbayar minimal yang gratis (namun sangat disarankan yang berbayar) agar anda dapat segera menyadari jika ada virus yang hendak menyusup kedalam browser anda.

2. Sekarang eranya wifi, sebaiknya jangan membiasakan memanfaatkan fasilitas wifi untuk bertransaksi finansial. seperti di pusat perbelanjaan, cafe, restoran, kampus, dsb. Hindari juga mengakses layanan internet banking melalui komputer umum seperti yang terdapat pada warnet.

3. Jangan sembarangan mengklik tautan / link yang dikirimkan kepada anda melalui email, jika anda merasa menerima e-mail yang seharusnya anda tidak terima, segera hapus e-mail tersebut secara permanen. 

4. Perhatikan pada browser anda apakah terdapat plug-in yang tidak anda kenal, jika iya segera hapus plug-in tersebut.

5. Hindari mengakses situs-situs yang dilarang seperti situs yang berbau pronografi dan perjudian, karena disanalah lebih banyak berkumpul tautan tautan virus untuk masuk ke browser anda.

6. Jika anda sudah terbiasa / familiar menggunakan fasilitas layanan internet banking dan suatu ketika anda menyadari ada hal / langkah / proses yang tidak sebagaimana biasanya. Sebaiknya jangan ambil risiko untuk meneruskan transaksi, anda dapat mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada bank penyedia layanan. Hubungilah Customer Care Resmi bank tersebut, tanyakan dan konfirmasikan kepada bank yang bersangkutan. 

7. Pastikan anda selalu mengakses layanan internet banking dari situs resmi bank tersebut. Kenali linknya, selalu berformat https, dan ada gambar sepeti kunci gembok di link tersebut, seperti contoh dibawah ini : 

Contoh : BNI

Contoh : Bank Mandiri

Contoh : Bank BCA

8. Jangan memberitahukan Pin Internet Banking dan Pin Token anda kepada siapapun. (banyak oknum penipu yang mengatasnamakan bank untuk meminta anda memberitahukan pin, PERLU DIINGAT BANK TIDAK BERHAK MEMINTA PIN KEPADA NASABAH)

9. Setelah selesai menggunakan layanan internet banking, pastikan anda segera logout dengan benar. 

10. Bila perlu jangan mengaktifkan fitur remember password, hapus cache secara berkala, dan history browser anda. 

sekian tips yang dapat diterapkan, kuncinya adalah agar anda selalu waspada, dan memperbaiki perilaku ceroboh dalam menggunakan fasilitas internet banking. 

Selamat bertransaksi via Internet Banking. 


Mari Berteman ^^


Perdirjen Pajak 01 Ditunda?

By : Owner
Seperti pernah saya uraikan sebelumnya bahwa Dirjen Pajak telah mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Nomor PER-01/PJ/2015 tentang Penyerahan Bukti Potong Pajak atas Bunga Deposito, yang menuai berbagai macam kritik baik dari kalangan praktisi perbankan maupun dari pihak Otoritas. 


Ilustrasi
Kalangan praktisi perbankan banyak yang meragukan bahwa Perdirjen Pajak tersebut berpotensi melanggar ketentuan Rahasia Bank yang diatur dalam UU Perbankan, (untuk melihat ulasan boleh atau tidak boleh menyampaikan bukti potong Dana Pihak Ketiga secara rinci, silahkan klik disini)



Namun pada akhirnya beredar kabar yang mengatakan bahwa Perdirjen Pajak tersebut ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan (lihat berita yang dilansir Kompas

Keputusan Menteri Keuangan yang menunda aturan Perdirjen tersebut sangat direspon positif oleh para praktisi perbankan (baca berita yang dialnsir oleh kompas berikut : Ketika Bankir Bernafas Lega


Para bankir beranggapan bahwa penundaan pemberlakuan Perdirjen tersebut untuk merespon kritik yang dilayangkan para praktisi perbankan terkait kekhawatiran mereka terhadap sikap deposan (lebih tepatnya deposan inti) yang tidak nyaman menempatkan dana didalam negeri akhirnya memindahkan dana mereka ke luar negeri.



Tidak salah jika beranggapan demikian, namun menurut informasi yang saya dapatkan, Penundaan Perdirjen tersebut lebih difokuskan kepada masalah teknis yang dihadapi oleh Kantor pajak sendiri, terutama dibagian IT yang berperan vital dalam mengolah laporan laporan yang dilaporkan oleh Bank ke Kantor pajak. Bayangkan saja, berapa banyak tumpukan kertas setiap bulannya yang harus diterima oleh Kantor Pajak jika bukti potong dilaporkan secara rinci. 



Terlepas dari alasan apa yang mendasari penundaan Perdirjen tersebut, muncul satu pertanyaan lagi, seperti diketahui bersama : bahwa Peraturan Dirjen Pajak  Nomor PER-01/PJ/2015 tentang Penyerahan Bukti Potong Pajak atas Bunga Deposito. Mulai berlaku sejak 1 Maret 2015. 



Hari ini, Sabtu, tanggal 28 Pebruari 2015, besok adalah tanggal 1 Maret 2015, kita mengetahui bahwa perdirjen dimaksud sementara waktu ditunda untuk batas waktu yang tidak ditentukan, namun sepengetahuan saya, sampai saat ini belum ada Peraturan Resmi yang menyatakan bahwa perdirjen pajak tersebut ditunda. Kita mengetahui perdirjen pajak tersebut ditunda lebih banyak dari media dan diskusi forum forum praktisi perbankan. 


Untuk informasi lebih lengkap dan pertanyaan seputar pajak dapat menghubungi KRING PAJAK dinomor telepon 021-500200


Kita tunggu perkembangan selanjutnya

Happy Weekend ^^

Mari Berteman ^^
Tag : ,

Boleh Atau Tidak

By : Owner
Belakangan ini dikalangan perbankan sempat sedikit banyak menarik perhatian mengenai peraturan baru yang dikeluarkan oleh Peraturan Dirjen Pajak No.PER-01/PJ/2015 tentang Pemotongan Pajak Deposito pada 26 Januari 2015, dimana dalam peraturan yang baru tersebut Bank diwajibkan untuk menyerahkan data bukti potongan Pajak Penghasilan (Pph) atas bunga deposito dan tabungan secara rinci. 

seperti diketahui bersama sebelumnya bank hanya melaporkan bukti pemotongan pajak bunga deposito dan tabungan secara menyuruh (grand total dari jumlah deposito dan tabungan yang dikenakan pajak), dengan berlakunya peraturan Dirjen Pajak sebagaimana dimaksud diatas, maka aparat pajak dapat mengetahui nilai simpanan nasabah, dan bisa saja membuat nasabah tidak nyaman sehingga memilih untuk menempatkan dana disektor lain diluar perbankan atau bahkan pada perbankan diluar negeri. 

Kerisauan saya dan teman teman sebagai praktisi perbankan juga senada dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berpendapat bahwa pertauran tersebut rentan untuk bersinggungan dengan ketentuan Rahasia Bank yang diatur dalam UU nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan UU nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. 

Dalam UU tersebut telah diatur jelas bahwa data nasabah bersifat rahasia kecuali untuk kepentingan pemeriksaan, penyidikan dan bukti permulaan. 

Maka, munculah perbedaan pendapat, ada sebagian kalangan praktisi ataupun akademisi perbankan yang meyakinkan bahwa boleh boleh saja diberikan secara rinci jumlah dana pihak ketiga yang dipotong untuk pajak penghasilan namun sebagian lagi mengatakan bahwa jelas hal tersebut tidak boleh dilakukan karena melanggar ketentuan rahasia bank. | sepertinya belum pecah telur juga. 

Sampai pada akhirnya sekarang  Peraturan Dirjen Pajak tersebut diatas akhirnya ditunda untuk batas waktu yang belum ditentukan. 

Sekarang ijinkan saya menguraikan sedikit dari Perkembangan rahasia bank yang selama ini kita kenal didalam UU nomor 10 tahun 1998.

Dikesempatan kali ini saya ingin memberikan pendapat mengenai hal tersebut, tampaknya kita perlu melihat Surat Edaran OJK nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi  Konsumen 

dalam Surat Edaran tersebut diatur secara jelas pada Romawi II angka 1, disebutkan

"PUJK dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi pribadi mengenai konsumennya kepada Pihak Ketiga"

namun dalam angka 2 disebutkan bahwa :  

"larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikecualikan dalam hal :
 a. Konsumen memberikan persetujuan tertulis; dan/atau 
b. diwajibkan oleh Peraturan Perundang Perundangan."

jadi ada babak baru dari "Rahasia bank" kali ini, PUJK bisa meminta persetujuan tertulis kepada konsumen iagar dapat memberikan data dan nformasi Pribadi konsumen kepada pihak ketiga, dengan catatan PUJK memiliki kewajiban memastikan pihak ketiga dimaksud tidak memberikan dan/atau informasi pribadi konsumen untuk tujuan selain yang disepakati antara PUJK dengan pihak ketiga. (ketentuan mengenai data dan informasi apa saja yang dimaksud, juga dijelaskan dalam surat edaran ini).

Poin penting yang wajib diperhatikan adalah bahwa PUJK wajib menetapkan kewajiban dan prosedur tertulis mengenai penggunaan data dan/atau informasi pribadi konsumen.

Akhir kata, semoga Surat Edaran OJK ini bisa memberikan pencerahan. 



Mari Berteman ^^
David Iskandar | Create Your Badge
Tag : ,

UU PERBANKAN SYARIAH

By : Owner


Bagi sahabat-sahabat BPG yang belum memiliki UU nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, anda dapat mendownload melalui link berikut ini :

  • Link Source : www.4shared.com
  • Pastikan anda telah memiliki akun 4shared, anda juga dapat mendaftar menggunakan akun facebook.
  • File berukuran 218 Kb
  • Format File adalah Pdf, pastikan pada desktop dan Handphone anda telah terinstal aplikasi penampil file .Pdf seperti Adobe Reader

Semoga bermanfaat


Mari Berteman ^^
David Iskandar | Create Your Badge
Tag : ,

MENGENAL LPS

By : Owner
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)

LPS merupakan badan hukum yang dibentuk dengan Undang-undang nomor 24 Tahun 2004, yaitu merupakan lembaga independen. Transparan. Accountable, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta bertanggung jawab langsung kepada DPR, Independesi ini berarti bahwa pihak manapun tidak boleh melakukan intervensi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang LPS yang diberikan oleh Undang-Undang kecuali hal hal yang dinyatakan secara jelas dalam Undang-undang tersebut.

LPS dalam pelaksanaan tugasnya dipimpin oleh Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif dan Direktur.


FUNGSI DAN WEWENANG LPS MENURUT UNDANG UNDANG

1.      Menjamin simpanan nasabah penyimpan
2.      Turut aktif dalam memelihara stabilitas system perbankan sesuai dengan kewenangannya

TUGAS LPS

1.      Merumuskan dan menetapkan kebijakan perlaksanaan penjaminan simpanan.
2.      Melaksanakan penjaminan simpanan.
3.      Merumuskan dan menetapkan kebijakan penyelesaian bank gagal (bank resolution) yang tidak berdampak sistemik
4.      merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktid memelihara stabilitas system perbankan.
5.      Melaksanakan penanganan bank gagal berdampak sistemik.

WEWENANG LPS

1.      Menetapkan dan memungut premi penjaminan.
2.      Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta
3.      Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS
4.      Mendapatkan data simpanan nasabah data kesehatan bank, laporan keuangna bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank, sepanjang tidak melanggar rahasia bank.
5.      Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan atau konfirmasi atas data sebagaimana dimaksud dalam angka 4
6.      Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim.
7.      Menunjuk, menguasakan, dan atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu.
8.      Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakan tentang penjaminan simpanan.
9.      Menjatuhkan sanksi administrative.

WEWENANG LPS dalam melaksanakan penyelesaian dan penanganan bank gagal :

1.      Mengambil alih dan menjalankan hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS.
2.      Menguasai dan mengelola asst dan kewajiban bank gagal yang diselamatkan.
3.      Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri dan atau mengubah setiap kontrak yang mengikat bank gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank.
4.      Menjual dan atau mengalihkan asset bank tanpa persetujuan debitur dan atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.



JENIS DAN NILAI SIMPANAN YANG DIJAMIN
Jenis simpanan yang dijamin oleh LPS adalah sebagai berikut :

1.      Giro (Demand Deposit)
2.      Deposito berjangka (Time Deposit)
3.      Sertipikat Deposito (Certificate of Deposit)
4.      Tabungan / current Saving (dan atau yang dipersamakan dengan itu)

Kriteria simpanan yang dijamin 3 T : 



1. Untuk satu nasabah penyimpan (memiliki single CIF) telah TERCATAT dan telah dilaporkan sebagai nasabah penyimpan dengan nilai setinggi tingginya Rp.2.000.000.000,- 

2. Suku bunga TIDAK MELEBIHI ketentuan suku bunga yang dijamin oleh LPS (untuk mengetahui berapa tingkat bunga yang dijamin LPS dapat dilihat di website resmi LPS, silahkan klik disini )

3. TIDAK Melakukan tindakan yang merugikan (termasuk tidak memiliki kredit macet). 


NABUNG DI BANK, AMAN KOK....... KAN DIJAMIN LPS






Mari Berteman ^^
David Iskandar | Create Your Badge
Tag : ,

INTERMEDIASI KEUANGAN

By : Owner

JENIS INTERMEDIASI KEUANGAN



INTERMEDIASI DENOMINASI

Intermediasi ini terjadi apabila lembaga keuangan menerima tabungan dalam jumlah kecil tetapi memberikan / menyalurkan kredit dengan jumlah yang lebih besar

INTERMEDIASI RISIKO
Lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat tentunya menawarkan instrument-instrumen investasi yang berisiko rendah dan aman. Dana tersebut akhirnya dialihkan kepada peminjam (unit deficit dana) yang tentunya memiliki risiko gagal bayar. Risiko tidak dibayarnya kredit oleh debitor merupakan risiko lembaga keuangan sendiri.

INTERMEDIASI JATUH TEMPO
Intermediasi ini muncul karena lembaga keuangan umumnya menerima dana dari masyarakat dengan jangka waktu yang relative pendek dan menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman dengan jangka waktu yang lebih panjang.

INTERMEDIASI INFORMASI
Intermediasi ini berkaitan dengan proses penyediaan informasi kepada nasabah, baik yang tidak memiliki kesempatan mengukuti perkembangan pasar maupun yang memang tidak memiliki kesempatan menagakses informasi yang relevan dengan kondisi pasar dan peluang-peluang.

INTERMEDIASI MATA UANG

Mata uang penabung sering tidak relevan dengan mata uang yang dibutuhkan / yang diinginkan peminjam, oleh karena itu lembaga keuangan menerima simpanan dalam berbagai mata uang untuk memenuhi kebutuhan mata uang yang dibutuhkan peminjam.

Mari Berteman ^^
David Iskandar | Create Your Badge

PERHITUNGAN CAR

By : Owner
Pada postingan kali ini saya akan berbicara mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau yang biasa dikenal dengan istilah Capital Adequacy Ratio (CAR), bagi teman-taman akademis dan kalangan perbankan mungkin sudah tidak asing lagi jika mendengar kata-kata tersebut karena dulu istilah tersebut erat kaitannya dengan ketentuan kesehatan bank (CAMELS) menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/2004 Tahun 2004 mengenai tingkat kesehatan perbankan (Kini Undang-Undang tersebut sudah tidak berlaku lagi), dan akan saya bahas mengenai Tingkat Kesehatan Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku dipostingan selanjutnya. Kembali lagi kepada postingan kali ini, jadi beberapa hari yang lalu ada salah seorang kawan yang bertanya kepada saya tentang seluk beluk CAR, karena keterbatasan waktu jadilah obrolan itu hanya lebih kurang 5-10 menit, melihat antusiasme dari cara bertanya kawan saya tersebut, saya jadi berfikir dan sempat mengubek ngubek (mencari cari) apakah saya sudah pernah membahas mengenai CAR di blog ini, dan ternyata memang belum pernah ada postingan yang secara lengkap dan focus membahas CAR seperti postingan kali ini.

Seperti kita ketahui bersama bahwa bisnis bank adalah bisnis yang unik, dimana telah terjadi proses intermediasi risiko (maksudnya adalah bank setelah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemduian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman yang tentunya memiliki bobot risiko masing masing, dan risiko ini tidaklah menjadi tanggungan si penyimpan / nasabah namun menjadi risiko yang harus dipikul oleh bank sebagai pemberi pinjaman) atau dengan sederhana dapat saya katakana bahwa bank berbisnis menggunakan dana dari masyarakat. Menyadari komposisi passive yang dimiliki bank sebagian besar berasal dari dana masyarakat (dana pihak ketiga) maka modal senidiri yang dimiliki bank sangatlah penting sebagai “dana segar”.  Pada ketentuan internasional (Bassel Committee) telah ditentukan bahwa modal bank atau ratio CAR haruslah sebesar 8% (sekedar informasi, bahwa sebelum tahun 2001 rasio KPMM adalah sebesar 4%).

PENGERTIAN MODAL BANK
Ketentuan yang mengatur tentang permodalan bank adalah Peraturan Bank Indonesia nomor 3/21/PBI/2001 tahun 2001 mengatakan bahwa bank wajib menyediakan ratio kecukupan modal (CAR) sebesar 8%, bagi bank yang memiliki ratio kecukupan modal < 8% maka bank tersebut akan berstatus Bank dalam Pengawasan Khusus (Untuk pengertian Bank dalam pengawasan khusus silahkan klik disini)

Modal bank terdiri dari
1.      Modal Inti
2.      Modal pelengkap

Dimana modal inti adalah modal yang berasal dari
a.      Modal disetor
b.      Cadangan tambahan modal
Menambah cadangan modal :
ü  Agio saham (Selisih harga saham saat pertama kali IPO / melebihi nilai nominalnya)
ü  Modal sumbangan (berasal dari pihak luar yang diterima oleh bank)
ü  Cadangan Umum ( laba bersih yang disisihkan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan)
ü  Cadangan tujuan (EAT yang disishkan untuk tujuan tertentu sepanjang tidak menyimpang dengan ketentuan anggaran dasar perseroan dan rencana bisnis bank / business plan)
ü  EAT tahun lalu
ü  Laba tahun berjalan setelah dikurangi taksiran pajak sebesar 50%
ü  Dana setoran modal (Right issue)

Mengurangi cadangan modal
ü  Disagio saham (Kebalikan dari Agio saham
ü  Rugi tahun lalu (Jika bank dengan Omset kurang dari Rp.4,8 milyar mulai dari periode 1 Januari 2014, harus diperhtungkan jumlah pajak penghasilan sebesar 1%)
ü  Rugi tahun berjalan
ü  Penurunan nilai penyertaan pada portofolio yang tersedia untuk dijual.


Jumlah tersebut dikurangi dengan pos goodwill dan pesanan modal (pituang dari shareholder)

Selain modal inti seperti sebagaimana tersebut diatas juga terdapat modal Pelengkap yang terdiri dari :

ü  Cadangan revaluasi aktiva tetap (penilaian kembali aktiva tetap yang dimiliki)
ü  Cadangan umum dari Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) setinggi-tingginya 1,25 % dari jumlah Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) (PPAP adalah suatu nilai yang harus disisihkan bank atas penempatan dananya pada bank lain pada pemberian kredit dengan perhitungan sebagai berikut :

- Penempatan dana pada Bank lain (Asumsi Bank tersebut tidak terlambat membayar bunga)  yaitu sebesar :

 0% untuk dana yang ditempatkan dalam bentuk Giro / demand deposit, 0,5 % untuk dana yang ditempatkan dalam bentuk tabungan / saving account dan Deposito / Time Deposit.

-Penempatan dana pada Kredit yang diberikan :
·         Sebesar 0,5 % dihitung dari jumlah baki debet untuk kualitas kredit lancar
·         Sebesar 10 % dihitung dari jumlah baki debet setelah dikurangi nilai agunan untuk kualitas kurang lancar
·         Sebesar 50 % dihitung dari jumlah baki debet setelah dikurangi nilai agunan untuk kualitas diragukan.
·         Sebesar 100 % dihitung dari jumlah baki debet setelah dikurangi nilai agunan untuk kualitas macet.

ü  Modal pinjaman
ü  Pinjaman subordinasi maksimal 50% dari modal inti (minimal berjangka waktu 5 tahun dan harus mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan)
ü  Peningkatan nilai penyertaan pada portofolio yang tersedia untuk dijual setinggi-tingginya sebesar 45 %.

PENGERTIAN DAN PERHITUNGAN ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO

ATMR adalah komposisi pos pos neraca yang telah dikalikan dengan persentase bobot risiko dari masing-masing pos itu sendiri.


Screenshot Tabel Perhitungan ATMR 







Screenshot Tabel Perhitungan Ratio KPMM (CAR)





 Untuk mendownload Formula Perhitungan ATMR dan RASIO KPMM (CAR) silahkan klik disini 



- File sharing 4shared (jika belum memiliki akunnya anda dapat login menggunakan facebook)
- File dalam bentuk Excel dan berpassword
- Untuk membuka file silahkan input password : bpg


Daftar pustaka :
Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Kashmir (diolah)
Manajemen Bank Umum : Dahlan Siamat (diolah)
Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya : Dahlan Siamat (diolah)
Perkuliahan Akademi Perbankan Yayasan UKI (diolah)
Peraturan Bank Indonesia nomor 3/21/PBI/2001 tahun 2001





Mari Berteman ^^
David Iskandar | Create Your Badge
Tag : ,

BUNGA VS BAGI HASIL

By : Owner



BUNGA

  • Bunga terjadi dalam transaksi pinjaman (kredit).
  • Dana pembayaran bunga bisa diambil dari penghasilan manapun.
  • Besar persentase bunga dikaitkan dengan jumlah uang yang dipinjam.
  • Bunga harus tetap dibayar walaupun merugi.
  • Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan proyek yang dibiayai berlipat.
  • Eksistensi bunga diragukan kehalalan oleh semua agama.


BAGI HASIL


  • Bagi hasil hanya terjadi pada transaksi mudharobah (bagi hasil) dan musyarakah (penyertaan) dan bukan akad qardh (pinjaman).
  • Dana bagi hasil hanya bisa diambil dari hasil pengelolaan dana.
  • Besar rasio bagi hasil berdasar pada jumlah keuntungan yang diperolah.
  • Bagi hasil adalah bagi untung  dan bagi rugi. Untung dibagi menurut nisbah, dan rugi ditanggung penyandang dana.
  • Jumlah bagi hasil meningkat seiring dengan peningkatan jumlah keuntungan.
  • Tidak ada yang meragukan keabssahan bagi hasil.



Mari Berteman ^^
David Iskandar | Create Your Badge
Tag : ,

MANAJEMEN PASSIVA

By : Owner

Manajemen Pasiva atau Liability Management:
          Suatu proses dimana bank berusaha mengembangkan sumber-sumber dana yang non tradisional melalui pinjaman di pasar uang atau dengan menerbitkan instrumen utang untuk digunakan secara menguntungkan terutama untuk memenuhi permintaan kredit
          Keseluruhan aktivitas yang tampak pada sisi liabilities
Tiga bagian pasiva:
          Dana pihak pertama
o   Dari pemilik dan laba bank
          Dana pihak kedua
o   Dari pasar uang dan pasar modal
          Dana pihak ketiga
o   Dari masyarakat
Faktor-faktor yang mempengaruhi penghimpunan dana suatu bank:
          Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank
          Tingkat suku bunga yang ditawarkan
          Fasilitas yang diberikan oleh bank
          Kemudahan pelayanan, seperti tersedianya ATM
          Jarak atau lokasi kantor bank
          Anggapan terhadap resiko atas bank yang bersangkutan
          Sikap pejabat atau karyawan bank yang bersangkutan
Manajemen Pasiva dibedakan dalam dua konsep:
          Pertama, manajemen pasiva dimaksudkan untuk mendukung kegiatan bank di sisi aktivanya dengan cara mendapatkan pinjaman jangka pendek dari pasar uang melalui penerbitan instrumen utang jangka pendek atau call money.
o   Konsep pertama ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas sehari-hari termasuk untuk mengatur posisi likuiditas wajib minimum. (Reserve Position Liability Management)
          Kedua, manajemen pasiva dimaksudkan juga untuk memenuhi seluruh permintaan kredit dari nasabah.
o   Dalam memenuhi kebutuhan kredit tersebut jangka waktu kewajiban tidak lagi menjadi pertimbangan. (Loan Position Liability Management/Generalized Liability Management).
Sasaran Liability Management:
          Meminimumkan biaya dana bank
          Menjaga hubungan bank dengan nasabah
o   Memenuhi kebutuhan kredit terutama nasabah-nasabah korporasi
          Mengimbangi peraturan
o   Ketentuan mengenai penetapan tingkat bunga


Mari Berteman ^^
David Iskandar | Create Your Badge
Tag : ,

- Copyright © 2013 BELAJAR PERBANKAN GRATIS - Date A Live - Powered by Blogger - Redesigned By David Iskandar