Materi Paling Banyak Dilihat

BUNGA VS BAGI HASIL

By : Owner



BUNGA

  • Bunga terjadi dalam transaksi pinjaman (kredit).
  • Dana pembayaran bunga bisa diambil dari penghasilan manapun.
  • Besar persentase bunga dikaitkan dengan jumlah uang yang dipinjam.
  • Bunga harus tetap dibayar walaupun merugi.
  • Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan proyek yang dibiayai berlipat.
  • Eksistensi bunga diragukan kehalalan oleh semua agama.


BAGI HASIL


  • Bagi hasil hanya terjadi pada transaksi mudharobah (bagi hasil) dan musyarakah (penyertaan) dan bukan akad qardh (pinjaman).
  • Dana bagi hasil hanya bisa diambil dari hasil pengelolaan dana.
  • Besar rasio bagi hasil berdasar pada jumlah keuntungan yang diperolah.
  • Bagi hasil adalah bagi untung  dan bagi rugi. Untung dibagi menurut nisbah, dan rugi ditanggung penyandang dana.
  • Jumlah bagi hasil meningkat seiring dengan peningkatan jumlah keuntungan.
  • Tidak ada yang meragukan keabssahan bagi hasil.



Mari Berteman ^^
David Iskandar | Create Your Badge
Tag : ,

MANAJEMEN PASSIVA

By : Owner

Manajemen Pasiva atau Liability Management:
          Suatu proses dimana bank berusaha mengembangkan sumber-sumber dana yang non tradisional melalui pinjaman di pasar uang atau dengan menerbitkan instrumen utang untuk digunakan secara menguntungkan terutama untuk memenuhi permintaan kredit
          Keseluruhan aktivitas yang tampak pada sisi liabilities
Tiga bagian pasiva:
          Dana pihak pertama
o   Dari pemilik dan laba bank
          Dana pihak kedua
o   Dari pasar uang dan pasar modal
          Dana pihak ketiga
o   Dari masyarakat
Faktor-faktor yang mempengaruhi penghimpunan dana suatu bank:
          Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank
          Tingkat suku bunga yang ditawarkan
          Fasilitas yang diberikan oleh bank
          Kemudahan pelayanan, seperti tersedianya ATM
          Jarak atau lokasi kantor bank
          Anggapan terhadap resiko atas bank yang bersangkutan
          Sikap pejabat atau karyawan bank yang bersangkutan
Manajemen Pasiva dibedakan dalam dua konsep:
          Pertama, manajemen pasiva dimaksudkan untuk mendukung kegiatan bank di sisi aktivanya dengan cara mendapatkan pinjaman jangka pendek dari pasar uang melalui penerbitan instrumen utang jangka pendek atau call money.
o   Konsep pertama ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas sehari-hari termasuk untuk mengatur posisi likuiditas wajib minimum. (Reserve Position Liability Management)
          Kedua, manajemen pasiva dimaksudkan juga untuk memenuhi seluruh permintaan kredit dari nasabah.
o   Dalam memenuhi kebutuhan kredit tersebut jangka waktu kewajiban tidak lagi menjadi pertimbangan. (Loan Position Liability Management/Generalized Liability Management).
Sasaran Liability Management:
          Meminimumkan biaya dana bank
          Menjaga hubungan bank dengan nasabah
o   Memenuhi kebutuhan kredit terutama nasabah-nasabah korporasi
          Mengimbangi peraturan
o   Ketentuan mengenai penetapan tingkat bunga


Mari Berteman ^^
David Iskandar | Create Your Badge
Tag : ,

PPAP BPR

By : Owner
PPAP adalah penyisihan yang wajib dibentuk oleh BPR untuk menutup risiko kerugian besarnya PPAP umum minimal adalah 0,5% dari aktiva produktif yang digolongkan lancar (tidak termasuk SBI).
Besarnya PPAP khusus ditetapkan minimal :
a. 10% dari Aktiva Produktif dengan kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan;
b. 50% dari Aktiva Produktif dengan kualitas Diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan; dan
c. 100% dari Aktiva Produktif dengan kualitas Macet setelah dikurangi dengan nilai agunan.
Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan PPAP adalah sebesar :
a. 100% dari agunan yang bersifat likuid, berupa Sertifikat Bank Indonesia, tabungan dan deposito yang diblokir pada bank yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan, emas dan logam mulia;
b. 80% dari nilai hak tanggungan untuk agunan berupa tanah, bangunan dan rumah bersertifikat hak milik (SHM) atau hak guna bangunan (SHGB) yang diikat dengan hak tanggungan;
c. 60% dari nilai jual obyek pajak untuk agunan berupa tanah, bangunan dan rumah bersertifikat hak milik (SHM) atau hak guna bangunan (SHGB), hak pakai tanpa hak tanggungan;
d. 50% dari nilai jual obyek pajak untuk agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan berupa Surat Girik (letter C) yang dilampiri surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) terakhir; dan

e. 50% dari nilai pasar untuk agunan berupa kendaraan bermotor yang disertai bukti kepemilikan dan diikat sesuai ketentuan yang berlaku.



Mari Berteman ^^
David Iskandar | Create Your Badge
Tag : ,

LANDASAN HUKUM BPR

By : Owner
Landasan Hukum BPR adalah UU No.7/1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10/1998. Dalam UU tersebut secara tegas disebutkan bahwa BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan usaha BPR terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan. Bentuk hukum BPR dapat berupa Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi.

Mari Berteman ^^
David Iskandar | Create Your Badge
Tag : ,

KEGIATAN USAHA BPR

By : Owner

·         Kegiatan usaha yang dapat dilakukan BPR :
-          Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
-          Memberikan kredit;
-          Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada Bank lain.
·         Kegiatan usaha yang tidak dapat dilakukan oleh BPR :
-          Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
-          Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali sebagai pedagang valuta asing (dengan izin Bank Indonesia);
-          Melakukan penyertaan modal;
-          Melakukan usaha perasuransian;

-          Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana disebutkan dalam Undang Undang.

Mari Berteman ^^
David Iskandar | Create Your Badge
Tag : ,

KETENTUAN POKOK BPR

By : Owner
Sebagai salah satu jenis bank maka pengaturan dan pengawasan BPR dilakukan oleh Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia.
Kewenangan pengaturan dan pengawasan BPR oleh Bank Indonesia meliputi kewenangan memberikan izin (right to license), kewenangan untuk mengatur (right to regulate), kewenangan untuk mengawasi (right to control) dan kewenangan untuk mengenakan sanksi (right to impose sanction).

Pengaturan dan pengawasan BPR oleh Bank Indonesia diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi BPR sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi terutama di wilayah pedesaan. Dengan demikian pengaturan dan pengawasan BPR yang dilakukan disesuaikan dengan karakteristik operasional BPR namun tetap menerapkan prinsip kehati-hatian bank (prudential banking) agar tercipta sistem perbankan yang sehat.

Mari Berteman ^^
David Iskandar | Create Your Badge
Tag : ,

KEPEMILIKAN BPR

By : Owner
Yang dapat menjadi pemilik BPR adalah pihak-pihak yang:
a. Tidak termasuk dalam daftar orang-orang tercela di bidang perbankan.
b. Memiliki integritas, antara lain memiliki akhlak dan moral yang baik, bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersedia mengembangkan operasional BPR secara sehat.
Sumber dana yang digunakan untuk kepemilikan BPR dilarang berasal dari:
a.      pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain (kecuali berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan
b.      berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.
Bagi pemegang saham pengendali, wajib memenuhi persyaratan bahwa yang  bersangkutan bersedia untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi bank dalam menjalankan kegiatan usahanya dan memenuhi persyaratan kelayakan keuangan sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian kemampuan dankepatutan (fit and proper test) BPR.

KEPENGURUSAN BPR

Kepengurusan BPR terdiri dari Direksi dan Komisaris. Anggota Direksi dan dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan  ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) BPR untuk menilai integritas, kompetensi dan reputasi keuangan. Anggota Direksi paling sedikit berjumlah 2 orang dan memiliki sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi.

Mari Berteman ^^
David Iskandar | Create Your Badge
Tag : ,

MERGER BPR

By : Owner
Merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi.

Konsolidasi adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut dengan atau tanpa likuidasi.
Akuisisi BPR adalah pengambilalihan saham oleh perorangan atau badan hukum yang mengakibatkan beralihnya pengendalian BPR yaitu bila kepemilikan saham menjadi sebesar 25% atau lebih dari modal disetor BPR atau kurang dari 25% dari modal disetor BPR namun menentukan baik secara langsung maupun tidak langsung pengelolaan dan/atau kebijaksanaan bank.
Merger, Konsolidasi dan Akuisisi BPR wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia dan dapat dilakukan atas inisiatif BPR yang bersangkutan atau permintaan Bank Indonesia.
Merger atau Konsolidasi hanya dapat dilakukan antar BPR. Merger atau Konsolidasi antara BPR konvensional dengan BPR Syariah hanya dapat dilakukan apabila BPR hasil merger atau konsolidasi menjadi BPR Syariah.

Merger atau konsolidasi BPR dapat dilakukan antar BPR yang berkedudukan dalam wilayah provinsi yang sama atau antar BPR dalam wilayah provinsi yang berbeda sepanjang kantor-kantor BPR hasil merger/ konsolidasi berlokasi dalam wilayah provinsi yang sama.

Mari Berteman ^^
David Iskandar | Create Your Badge
Tag : ,

PERUBAHAN NAMA BPR

By : Owner
Perubahan Nama
BPR yang telah memperoleh persetujuan perubahan nama dari instansi yang berwenang wajib mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia disertai dengan alasan perubahan nama dan akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi berwenang mengenai penetapan penggunaan izin usaha yang dimiliki BPR dengan nama yang baru.
BPR wajib mengumumkan pelaksanaan perubahan nama kepada masyarakat dalam surat kabar harian lokal atau pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR yang bersangkutan dan menyampaikan bukti pengumuman kepada Bank Indonesia.
Perubahan Bentuk Badan Hukum
Perubahan bentuk badan hukum dilakukan dalam dua tahap yaitu:
a. Permohonan izin prinsip yang diajukan kepada Bank Indonesia sebelum dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota.
b. Permohonan pengalihan izin usaha BPR dari badan hukum lama kepada badan hukum baru.
Pembubaran badan hukum lama hanya dapat dilakukan setelah Bank Indonesia memberikan persetujuan pengalihan izin usaha dan pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru dilaksanakan sesuai dengan akta berita acara.
Pelaksanaan perubahan bentuk badan hukum BPR wajib diumumkan kepada masyarakat dalam surat kabar harian lokal atau pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR yang bersangkutan dan menyampaikan bukti pengumuman perubahan bentuk badan hukum kepada Bank Indonesia.
PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

BPR dapat mengubah kegiatan usahanya menjadi BPRS dengan izin Dewan Gubernur Bank Indonesia dan mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia tentang BPR berdasarkan Prinsip Syariah.

Mari Berteman ^^
David Iskandar | Create Your Badge
Tag : ,

- Copyright © 2013 BELAJAR PERBANKAN GRATIS - Date A Live - Powered by Blogger - Redesigned By David Iskandar