Materi Terpopuler

PENGERTIAN BANK DPK

By : David

BANK DALAM PENGAWASAN KHUSUS (SPECIAL SURVEILLANCE)

Program restrukturisasi perbankan nasional telah dilaksanakan melalui langkah-langkah antara lain pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), program penjaminan Pemerintah, dan program rekapitalisasi perbankan. Dalam perkembangannya masih terdapat Bank yang dinilai mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya dan atau sistem perbankan nasional.

Sehubungan dengan itu terhadap Bank dimaksud perlu dilakukan langkah-langkah tertentu seperti pengawasan intensif dan pengawasan khusus, agar sistem perbankan yang sehat dapat tercipta secara efektif. Bagi Bank yang masih mempunyai prospek untuk menjadi sehat perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan dan penyehatan atau bagi Bank yang tidak mungkin lagi dapat disehatkan perlu dilakukan langkah-langkah penyelesaian. Oleh karena itu perlu ditetapkan persyaratan dan kriteria yang jelas serta transparan mengenai tingkat kesulitan Bank dalam kegiatan usahanya, serta langkah-langkah koordinasi dan mekanisme yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan restrukturisasi perbankan nasional. Langkah-langkah koordinasi antara Bank Indonesia dengan BPPN dalam rangka restrukturisasi perbankan nasional antara lain dituangkan dalam Kesepakatan Bersama antara Gubernur Bank Indonesia dan Ketua BPPN.

Sesuai dengan program rekapitalisasi perbankan, maka pada akhir tahun 2001 perbankan diwajibkan untuk memenuhi rasio kewajiban penyediaan modal minimum sama dengan atau lebih besar dari 8% (delapan perseratus).

:: Strategi Pengawasan oleh Bank Indonesia

Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan, Bank Indonesia menetapkan beberapa jenis pengawasan yang didasarkan atas analisis terhadap kondisi suatu bank tertentu yaitu:
  1. Pengawasan Normal (Rutin)
  2. Pengawasan Intensif (Intensive Supervision)
  3. Pengawasan Khusus (Special Surveillance)
Dalam prakteknya, Bank Indonesia juga tetap mengawasi Bank Dalam Penyehatan (BDP), dan memantau penyelesaian kewajiban dari Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU), serta Bank Dalam Likuidasi (BDL) yang ditetapkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

:: Pendekatan Pengawasan oleh Bank Indonesia

Dalam menjalankan strategi pengawasan tersebut di atas, pendekatan pengawasan yang dilakukan terbagi atas dua jenis kegiatan yaitu pengawasan tidak langsung (off site supervision) dan pengawasan langsung (on site examination). Secara ringkas, pengawasan tidak langsung merupakan tindakan pengawasan dan analisis yang dilakukan berdasarkan laporan berkala (regulatory reports) yang disampaikan oleh Bank, informasi dalam bentuk komunikasi lain serta informasi dari pihak lain. Sementara itu, pengawasan langsung dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan pada Bank untuk meneliti dan mengevaluasi tingkat kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku. Termasuk dalam kedua jenis pendekatan pengawasan tersebut di atas analisis kondisi Bank, saat ini dan diwaktu yang akan datang (forward looking).


Pengawasan ini dilakukan terhadap Bank yang memenuhi kriteria tidak memiliki potensi atau tidak membahayakan kelangsungan usahanya. Umumnya, frekuensi pengawasan dan pemantauan kondisi Bank dilakukan secara normal sedangkan pemeriksaan terhadap jenis Bank ini dilakukan secara berkala atau sekurang-kurangnya setahun sekali.


Pengawasan intensif ini dilakukan Bank yang memenuhi yang memiliki potensi kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya. Langkah-langkah yang dilakukan Bank Indonesia pada Bank dengan status Pengawasan Intensif, antara lain:
  1. Meminta Bank untuk melaporkan hal-hal tertentu kepada Bank Indonesia.
  2. Melakukan peningkatan frekuensi pengkinian dan penilaian rencana kerja dengan penyesuaian terhadap sasaran yang akan dicapai.
  3. Meminta Bank untuk menyusun rencana tindakan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.
  4. Menempatkan pengawas dan atau pemeriksa Bank Indonesia pada Bank, apabila diperlukan.
Bagi Bank dalam Pengawasan Intensif yang tidak menghasilkan perbaikan kondisi keuangan dan manajerial dan berdasarkan analisis Bank Indonesia diketahui bahwa Bank tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Bank yang memiliki kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya, maka Bank tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai Bank dengan status Pengawasan Khusus. Disamping itu, apabila diperlukan, intensitas pemeriksaan langsung pada Bank pada umumnya meningkat terutama dalam rangka memantau perkembangan kinerja berdasarkan komitmen dan rencana perbaikan yang disampaikan manajemen Bank kepada Bank Indonesia.


Pengawasan terhadap bank yang dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. Terhadap Bank dengan status Pengawasan Khusus ini maka beberapa tindakan Bank Indonesia yang diambil, antara lain:
  1. Memerintahkan Bank dan atau pemegang saham Bank untuk mengajukan rencana perbaikan permodalan (capital restoration plan) secara tertulis kepada Bank Indonesia.
  2. Memerintahkan Bank untuk memenuhi kewajiban melaksanakan tindakan perbaikan (mandatory supervisory actions).
  3. Memerintahkan Bank dan atau pemegang saham Bank untuk melakukan tindakan antara lain:
    1. mengganti dewan komisaris dan atau direksi Bank;
    2. menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian Bank dengan modal Bank;
    3. melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
    4. menjual Bank kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban Bank;
    5. menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank kepada pihak lain;
    6. menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban Bank kepada bank atau pihak lain; dan atau
    7. membekukan kegiatan usaha tertentu Bank.
Adapun larangan dan pembatasan bagi Bank dalam Pengawasan Khusus, antara lain:
  1. Bank dilarang melakukan pembayaran distribusi modal (pembagian deviden atau pemberian bonus);
  2. Bank dilarang melakukan transaksi dengan pihak terkait atau pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
  3. Bank dikenakan pembatasan pertumbuhan aset;
  4. Bank dilarang melakukan pembayaran terhadap pinjaman subordinasi;
  5. Bank dikenakan pembatasan kompensasi kepada pihak terkait;
Selain tindakan perbaikan Bank yang diwajibkan tersebut, Bank Indonesia juga Bank yang telah ditetapkan dengan status Bank dalam Pengawasan Khusus pada homepage Bank Indonesia. Sebaliknya, dalam rangka keseimbangan informasi kepada publik, maka apabila kondisi Bank membaik dan tidak terkategori sebagai Bank dalam Pengawasan Khusus, maka Bank Indonesia juga akan mengumumkannya.

Jangka waktu Bank dengan status Pengawasan Khusus adalah paling lama tiga bulan bagi Bank yang tidak terdaftar pada Pasar Modal atau enam bulan bagi Bank yang terdaftar pada Pasar Modal (listed Banks). Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dan perpanjangan dapat diberikan maksimal satu kali dan paling lama tiga bulan. Pertimbangan perpanjangan tersebut terutama yang berkaitan dengan proses hukum yang diperlukan antara lain perubahan anggaran dasar, pengalihan hak kepemilikan, proses perizinan, dan proses kaji tuntas oleh investor baru (due diligence).

Pada umumnya frekuensi dan intensitas pengawasan dan pemeriksaan meningkat terutama dalam rangka memantau perkembangan kinerja dan komitmen serta kewajiban Bank yang diperintahkan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya berdasarkan analisis dan pemantauan dimaksud, apabila diketahui bahwa kondisi Bank semakin memburuk, maka terdapat dua alternatif resolusi Bank dimaksud, yaitu Bank diserahkan kepada BPPN dengan status Bank Dalan Penyehatan (BDP) atau Bank Beku Kegiatan Usaha.

:: Bank Dalam Penyehatan

Bank dapat ditetapkan dengan status Bank Dalam Penyehatan apabila Bank tersebut dinilai masih memiliki potensi untuk dapat diperbaiki terutama dari aspek permodalan. Selama proses penyehatan Bank oleh BPPN, komunikasi dan kerjasama antara Bank Indonesia dengan BPPN intensif dilakukan terutama yang berkaitan dengan perkembangan indikator utama kinerja Bank, antara lain kinerja permodalan, rasio likuiditas (Giro Wajib Minimum), non-performing loan, ketentuan prudensial (BMPK, PDN, PPAP), dan indikasi pencapaian rencana kerja. Apabila kondisi membaik dan program penyehatan telah selesai dilakukan atau dinyatakan berhasil, maka status BDP dicabut dan Bank diserahkan kembali kepada Bank Indonesia untuk dilakukan pengawasan yang diperlukan. Sebaliknya, apabila kondisi Bank semakin memburuk, status BDP dapat berubah menjadi Bank Beku Kegiatan Usaha.

:: Bank Beku Kegiatan Usaha

Bank ditetapkan dengan status Bank Beku Kegiatan Usaha apabila Bank memenuhi persyaratan bahwa kondisi Bank menurun sangat tajam atau program penyehatan BPPN atas Bank Dalam Penyehatan (BDP) tidak dapat diselesaikan oleh Bank dalam jangka waktu yang disepakati atau berdasarkan pertimbangan BPPN, program penyehatan tidak dapat dilaksanakan meskipun jangka waktu yang disepakati belum terlampaui. Selanjutnya dalam hal BPPN telah selesai melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian Bank dengan status BBKU, penyelesaian berikutnya dilakukan tahapan-tahapan pencabutan izin usaha, pembubaran badan hukum, serta likuidasi Bank.

Untuk pemahaman yang baik silahkan anda klik link berikut :

Prosedur Bank Dalam Pengawasan Intensif dan Dalam Pengawasan Khusus
FAQ dalam Status Penetapan Bank Dalam Pengawasan Khusus

Sumber : BANK INDONESIA

Mari Berteman ^^
David Iskandar | Create Your Badge
Tag : ,

MEKANISME LETTER of CREDIT

By : David

MEKANISME LETTER of CREDIT

Mungkin terlalu berlebihan kalau saya bilang Letter of Credit bagi banyak orang dari kalangan usaha yang awam merupakan suatu momok yang menakutkan, tetapi tidak sedikit dari mereka yang merasa makhluk yang namanya Letter of Credit itu merupakan suatu yang asing, njelimet, penuh resiko dan banyak aturan.

Asumsi keruwetan atau kompleksitas suatu system pembayaran dengan Letter of Credit tercermin lewat jargon-jargon yang mereka kesankan terhadap Letter of Credit  “PakaiLetter of Credit itu urusannya panjang dan rumit” kata seorang pengusaha kecil suatu waktu, “Letter of Credit itu biayanya mahal, harus ada Jaminan segala macam” kata yang lainnya. ada lagi yang berujar “PakaiLetter of Credit itu dokumennya banyak, harus teliti, salah ketik sedikit saja bisa-bisa tidak dibayar”, atau pernah salah satu Importir mengeluh “pakai Letter of Credit tidak menjamin barangnya sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang kita inginkan dan bisa jadi dokumennya sesuai tetapi barangnya tidak sesuai, bahkan barangnya tidak ada!”. serta banyak lagi ungkapan-ungkapan lainnya yang senada seirama.
Mengingat informasi mengenai Letter of Credit yang biasanya didapat sepotong-sepotong dan tidak secara menyeluruh, maka penangkapan kesan setengah-setengah yang cendrung keliru tersebut menjadi kesan yang terus diingat oleh banyak kalangan.
Jika kita tarik sedikit ke dalam, secara konsep Letter of Credit  sendiri atau orang sering menyingkatnya dengan LC, L/C, DLC, LOC atau hanya menyebutnya dengan Credit merupakan suatu instrument yang mencoba menjawab kebutuhan dunia usaha akan suatu mekanisme pembayaran dan penjaminan yang berupaya semaksimal mungkin menjaga resiko-resiko masing-masing pihak yang terlibat dengan cara menentukan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam bertransaksi yang lebih aman.
Pada dasarnya mekanisme sistim pembayaran dan penjaminan Letter of Credit itu sangat sederhana. Saya sengaja ungkapkan di sini bukan bermaksud untuk menggampangkan atau terlalu menyederhanakan sesuatu, tetapi mencoba menanamkan konsep awal yang merupakan pondasi pengertian agar dalam pengembangannya nanti kita tidak terombang-ambing dengan pengertian-pengertian baru hasil modifikasi atau variasi bentuk dari konsep dasar Letter of Credit.
Konsep Letter of Credit secara sederhana merupakan Pengambilalihan tanggung jawab pembayaran oleh pihak lain (Bank) atas dasar permintaan pihak yan dijamin (Applicant/Pembeli) untuk melakukan pembayaran kepada pihak penerima jaminan (Beneficiary/Penjual) berdasarkan syarat dan kondisi yang ditentukan dan disepakati.
kalau mengambil pengertian dari Kitab Sucinya Letter of Credit yaitu UCP 600, pasal 2, tentang Definisi menyebutkan : Credit means any arrangement, however named or described, that is irrevocable and thereby constitutes a definite undertaking of the issuing bank to honour a complying presentation”. Anda bebas mengartikan dan mengintepretasikannya sendiri, yang kurang lebih artinya : “suatu bentuk perjanjian, apapun namanya dan penjelasannya, yang tidak bisa diubah sepihak, yang menyebabkan suatu pengambilalihan mutlak dari bank penerbit jaminan untuk membayar presentasi (dokumen) yang sesuai”.
Terminology pihak yang dijamin di sini harus dipertegas karena tidak seperti dalam asuransi mobil, biasanya kita yang memohon penjaminan kita juga yang dijamin akan menerima pembayarannya. Pihak yang dijamin dalam Letter of Credit hampir sama dengan Bank Guarantee lainnya, dimana pihak pertama (guarantor) yang diharuskan menjamin, mengalihkan kewajibannya kepada bank atas permintaan pihak kedua (guarantee) yang mendapat jaminan tersebut.
Alur Prosesnya pun awalnya sederhana, yaitu :

1. Terjadi kesepakatan antara pembeli dan penjual, yang biasanya dituangkan dalam Sales Contract atau media kesepakatan lainnya.

2. Pembeli mengajukan permohonan pembukaan Letter of Credit kepada Bank yang akan menerbitkan (Issuing bank) atas permintaan Penjual. Sebutan untuk Pembeli dalam terminology LC menjadi Applicant dan Penjual menjadi Beneficiary (hal ini penting untuk dibedakan, karena dalam kasus-kasus pengembangannya nanti applicant bisa jadi tidak sama dengan Pembeli dan Beneficiary bisa jadi tidak sama dengan Penjual).

3. Issuing Bank,sebagai bank penjamin, memberikan jaminan tersebut kepada Beneficiary, sehingga pada proses ini peran issuing bank berubah menjadi Advising Bank (dalam prakteknya nanti, mengingat jauhnya jarak antara Issuing Bank dengan Beneficiary yang biasanya di Negara yang berbeda, maka issuing bank bisa meminta pihak/bank lain sebagai advising bank) tetapi secara konsep, issuing bank dapat secara langsung meng-Advise LC tersebut ke Beneficiary jika memungkinkan.

4. Beneficiary/Penjual yang telah menerima Lc tersebut melakukan pengiriman barang dan membuat dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh LC.

5. Beneficiary menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada Issuing Bank (pada prakteknya melalui Negotiating Bank/Remitting Bank di Negara eksportir) untuk mendapatkan pembayaran dan Issuing Bank pun melakukan pembayaran kepada Beneficiary berdasarkan penyerahan dokumen yang sesuai dengan persyaratan dan kesepakatan semua pihak.

6. Issuing Bank menagihkan pembayaran tersebut kepada Applicant dengan menyerahan dokumen dan Applicant melakukan pembayaran kepada Issuing Bank untuk mendapatkan dokumen untuk pengeluaran barang.
Sesimpel itu,
Dalam perkembangan dunia perdagangan antar Negara yang pastinya juga membutuhkan suatu metode pembayaran dan penjaminan yang juga berkembang, Letter of Credit juga menyesuaikan diri sehingga menjadi lebih kompleks, lebih melibatkan banyak pihak dan lebih banyak variasi bentuk dan fungsinya seperti antara lain munculnya bentuk-bentuk LC baru (baik yang secara expresif disebutkan oleh UCP maupun pengembangan dalam praktek) seperti UPAS LC, Claim Reimbursement LC, Confirmed LC, Transferable LC, Back to Back LC, Deferred Payment LC, Red Clause LC, Green Clause LC, Standby LC, dan lain-lain. Sampai saat ini dalam prakteknya jumlahnya kurang lebih 20 jenis LC yang beredar sesuai kegunaan dan fungsinya (secara bertahap nanti akan saya bahas satu persatu jenis-jenis LC tersebut pada artikel-artikel lainnya).
Mudah-mudahan dengan penegasan konsep ini, anda yang baru ingin memperdalam LC menjadi tidak tebebani dengan keruwetan dan kerumitan yang sebenarnya merupakan pengembangan konsep awal saja dan itu dapat dengan mudah diurai satu persatu berangkat dari konsep yang sederhana ini. Dan bagi anda yang sudah paham mudah-mudahan tulisan ini bisa menambah matang keahlian dan Pengetahuan Letter of Credit anda.

Mari Berteman ^^
David Iskandar | Create Your Badge

REKENING PONSEL

By : David


SYARAT dan KETENTUAN REKENING PONSEL

REKENING PONSEL

1. Rekening Ponsel adalah wadah untuk menampung uang elektronik (e-money) milik Pemilik Rekening Ponsel pada Bank yang menggunakan nomor ponsel Pemilik Rekening sebagai nomor identitas Rekening Ponsel.

2. Bank akan menetapkan provider ponsel yang nomor ponselnya dapat dipergunakan sebagai nomor Rekening Ponsel.

3. Setiap nomor ponsel hanya dapat digunakan untuk satu Rekening Ponsel yang hanya dapat diakses melalui nomor ponsel tersebut.

4. Atas saldo uang elektronik yang tersimpan dalam Rekening Ponsel, Bank tidak berkewajiban untuk membayar bunga.

5. Mutasi dan saldo Rekening Ponsel tercatat dalam sistem khusus Bank yang diperuntukan bagi pengelolaan uang elektronik dan terpisah dari rekening dana pihak ketiga pada umumnya serta tidak termasuk dalam program penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2004, tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

PEMBUKAAN DAN AKTIVASI REKENING PONSEL

1. Bagi nasabah yang telah memiliki rekening pada Bank dan telah terdaftar sebagai nasabah pengguna Go Mobile (“Pengguna Go Mobile”) telah disediakan Rekening Ponsel dalam sistem Go Mobile yang siap untuk diaktifkan. Nomor Rekening Ponsel yang terbentuk adalah nomor ponsel Nasabah yang terdaftar pada sistem Go Mobile.

2. Pembukaan Rekening Ponsel bagi nasabah yang telah memiliki rekening pada Bank namun belum terdaftar sebagai Pengguna Go Mobile (“Nasabah”) dapat dilakukan melalui cabang Bank atau dengan melakukan registrasi Go Mobile pada cabang Bank atau melalui layanan perbankan elektronik yang menyediakan fitur registrasi Go Mobile. Nomor Rekening Ponsel yang terbentuk adalah nomor ponsel Nasabah yang terdaftar pada sistem Go Mobile.

3. Pembukaan Rekening Ponsel juga dapat dilakukan oleh (i) non nasabah yang belum memiliki rekening pada Bank, (ii) non nasabah yang telah menerima kiriman uang ke dalam nomor ponselnya atau (iii) Pengguna Go Mobile yang akan mendaftarkan nomor ponsel lain yang tidak terdaftar pada sistem Go Mobile (“Non Nasabah”) dengan melakukan pendaftaran serta memenuhi persyaratan pembukaan Rekening Ponsel dan Go Mobile dicabang Bank. Dalam hal ini, nomor Rekening Ponsel yang terbentuk adalah nomor ponsel yang didaftarkan pada saat pendaftaran Rekening Ponsel.

4. Pengguna Go Mobile dan/atau Non Nasabah yang telah melakukan pendaftaran Rekening Ponsel secara umum disebut sebagai “Pemilik Rekening Ponsel”.

5. Rekening Ponsel baru akan aktif setelah Pemilik Rekening Ponsel menyetujui Syarat dan Ketentuan Rekening Ponsel.

6. Atas Rekening Ponsel yang dimiliki oleh Pemilik Rekening Ponsel dengan kategori Non Nasabah, akan berlaku fitur dan batasan layanan/transaksi perbankan yang berbeda dengan Pemilik Rekening Ponsel dengan kategori Pengguna Go Mobile sebagaimana ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu.

7. Pemilik Rekening Ponsel dapat mengakses Rekening Ponsel melalui ponsel dengan menggunakan sistem Go Mobile Bank, dan oleh karenanya ketentuan dan syarat yang berlaku bagi sistem Go Mobile Bank berlaku juga dan merupakan satu kesatuan dengan Ketentuan dan Syarat Rekening Ponsel ini.

TRANSAKSI DAN LAYANAN REKENING PONSEL

1. Pemilik Rekening Ponsel sesuai kategorinya dapat memperoleh layanan dan melakukan transaksi perbankan antara lain berupa informasi saldo, informasi transaksi, pengiriman uang, pembayaran tagihan dan transaksi tunai.

2. Transaksi tunai dapat dilakukan di cabang Bank, ATM maupun Cash Deposit Machine (CDM) dan dapat dilakukan dengan mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku.

3. Pemilik Rekening Ponsel dapat melihat mutasi dan saldo transaksi Rekening Ponsel melalui ponsel. Namun demikian dalam hal terdapat perbedaan antara catatan yang tertera pada ponsel, maka yang akan dipergunakan sebagai pedoman dan mempunyai kekuatan mengikat adalah catatan pada Bank.

4. Dalam hal Pemilik Rekening Ponsel meninggal dunia, Bank sewaktu-waktu berhak untuk memblokir Rekening Ponsel dan hanya akan mengalihkan hak atas Rekening Ponsel kepada ahli waris atau pengganti haknya atau pihak yang ditunjuk. Bank berhak mensyaratkan dokumen yang dapat diterima oleh Bank yang membuktikan kedudukannya sebagai ahli waris atau pengganti hak atau pihak yang ditunjuk.

5. Bank berhak untuk sewaktu-waktu melakukan perubahan atas detail fitur, manfaat, biaya dan hal lain yang terkait dengan Rekening Ponsel, serta Syarat dan Ketentuan Rekening Ponsel yang akan diberitahukan melalui media pemberian informasi/pengumuman yang lazim digunakan Bank untuk keperluan tersebut, seperti melalui pengumuman pada kantor Bank atau media lain yang mudah diakses Nasabah seperti media electronic banking.

LIMIT DAN BIAYA

1. Pemilik Rekening Ponsel wajib membayar kepada Bank seluruh biaya yang mungkin timbul atas Rekening Ponsel, termasuk namun tidak terbatas pada biaya administrasi, biaya tarik tunai di cabang atau di ATM dan biaya lainnya yang ada dan mungkin ada dikemudian hari. Bank berhak untuk menentukan limit atas transaksi dengan menggunakan Rekening Ponsel, limit maksimal penempatan dana pada Rekening Ponsel dan biaya untuk masing-masing Pemilik Rekening Ponsel berdasarkan ketetapan Bank dan sesuai dengan peraturan internal Bank maupun peraturan eksternal yang berlaku untuk itu.

2. Bank atas pertimbangannya sendiri berhak setiap saat untuk mengubah besar limit atas transaksi dengan menggunakan Rekening Ponsel, limit maksimal penempatan dana pada Rekening Ponsel dan biaya untuk setiap Rekening Ponsel dan atas perubahan limit dan biaya Rekening Ponsel ini akan langsung diterapkan pada Sistem Go Mobile dan akan diberitahukan Bank kepada Pemilik Rekening Ponsel melalui media informasi yang umum digunakan Bank.

3. Pemilik Rekening Ponsel akan menanggung biaya SMS yang digunakan dengan tarif yang sudah ditentukan oleh Bank dan penyedia jasa telekomunikasi berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh Bank dan penyedia jasa terlekomunikasi, yang antara lain terdiri dari:
(a) Biaya menerima SMS (Passcode, notifikasi transaksi berhasil dan gagal);
(b) Biaya SMS untuk menu transaksi;
(c) Aktivitas lain yang menggunakan media SMS yang ada atau akan ada di kemudian hari.

TANGGUNG JAWAB PEMILIK REKENING PONSEL

1. Pemilik Rekening Ponsel bertanggung jawab terhadap keamanan ponsel yang digunakan sebagai media untuk mengakses Rekening Ponsel yang dimilikinya dengan melakukan pemeliharaan dan penyimpanan yang memadai guna mencegah terjadinya kegagalan maupun penyalahgunaan dan/atau pelanggaran dan/atau kejahatan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggungjawab terhadap Rekening Ponsel.

2. Pemilik Rekening Ponsel wajib mengikuti setiap langkah dan petunjuk dalam melakukan aktifasi, pelaksanaan transaksi ataupun penggunaan layanan perbankan lainnya yang berkaitan dengan Rekening Ponsel dan Pemilik Rekening Ponsel wajib senantiasa bertindak secara berhati-hati dengan memperhatikan segala faktor resiko yang mungkin terjadi pada transaksi melalui media ponsel serta memperlakukan secara pribadi dan rahasia setiap perangkat pengamanan seperti namun tidak terbatas pada kode pengguna, kode sandi, kode rahasia PIN, passcode, m-Banking baik yang dibuat sendiri oleh Nasabah ataupun yang dibentuk oleh sistem Bank.

3. Dengan memperhatikan segala ketentuan tersebut diatas, Pemilik Rekening Ponsel dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian dan tuntutan yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dan/atau pelanggaran dan/atau kejahatan atas Rekening Ponsel, termasuk tetapi tidak terbatas atas kerugian yang timbul dikarenakan kelalaian dan/atau kesalahan, tindakan ketidak hati-hatian atau kecerobohan serta penyalah gunaan kode pengamanan oleh Pemilik Rekening Ponsel dan Bank dilepaskan dari segala kerugian dan tuntutan yang timbul dari Pemilik Rekening Ponsel dan pihak ketiga manapun.

PEMBLOKIRAN DAN PENUTUPAN REKENING PONSEL

1. Pemilik Rekening Ponsel setiap saat dapat memblokir untuk sementara Rekening Ponsel melalui Phone Banking dan/atau cabang Bank.

2. Dalam hal kehilangan nomor ponsel, Pemilik Rekening Ponsel wajib segera memblokir nomor ponsel melalui provider nomor ponsel dan memblokir Rekening Ponsel pada Bank.

3. Permintaan pembukaan blokir dan/atau penutupan Rekening Ponsel oleh Pemilik Rekening Ponsel, dapat dilakukan di cabang Bank dengan menyertakan permintaan tertulis kepada Bank atau sesuai tata cara lain yang ditetapkan oleh Bank. Dalam hal pembukaan blokir yang disebabkan karena kehilangan nomor ponsel, Rekening Ponsel dapat dibuka kembali blokirnya apabila nomor ponsel telah diaktifkan dan dilakukan permintaan pembukaan blokir ke cabang Bank dengan menyertakan permintaan tertulis serta membawa identitas Pemilik Rekening Ponsel dan surat keterangan dari Kepolisian atau persyaratan lain sebagaimana ditetapkan oleh Bank.

4. Dalam hal Pemilik Rekening Ponsel tidak melakukan Transaksi atas Rekening Ponsel dalam 6 (enam) bulan atau jangka waktu yang akan ditetapkan oleh Bank secara berturut-turut, maka Bank berhak untuk mengubah status Rekening Ponsel menjadi tidak aktif (dormant) dan membebankan biaya pengelolaan rekening dormant dengan memotong saldo Rekening Ponsel.

5. Bank berhak untuk menutup Rekening Ponsel dengan alasan saldo Rekening Ponsel menjadi nihil atau karena sebab lainnya.

6. Rekening Ponsel berakhir apabila :

a. Pemilik Rekening Ponsel mengajukan permintaan penutupan Rekening Ponsel dan/atau Go Mobile setiap saat dengan mengisi formulir penutupan atau formulir lainnya yang ditetapkan oleh Bank dan menyerahkan kepada petugas cabang yang ditunjuk.

b. Bank melaksanakan suatu keharusan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

c. Bank mengalami gangguan atau menghentikan pemberian jasa Go Mobile. Atas penghentian tersebut, Bank akan menyampaikan pemberitahuan kepada Pemilik Rekening Ponsel melalui media yang umum dan lazim digunakan Bank, atau media perbankan elektronik yang mudah diakses Pemilik Rekening Ponsel.

d. Bank mengindikasikan adanya penyalah gunaan Rekening Ponsel oleh Pemilik Rekening Ponsel atau pihak ketiga lainnya dalam kaitannya dengan pelanggaran hukum dan/atau Bank melaksanakan suatu keharusan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PENANGANAN KELUHAN (Pengaduan)

1. Dalam hal terdapat pertanyaan dan/atau keluhan/pengaduan sehubungan dengan Rekening Ponsel, maka Pemilik Rekening Ponsel dapat mengajukan keluhan baik secara tertulis dengan melampiri foto kopi identitas Pemilik Rekening Ponsel ke cabang Bank dan/atau secara lisan melalui Phone Banking.

2. Bank akan melakukan pemeriksaan/investigasi atas pengaduan Pemilik Rekening Ponsel serta memberikan jawaban kepada Pemilik Rekening Ponsel sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku di Bank setelah Bank menerima keluhan/pengaduan secara lengkap.

LAIN-LAIN

1. Pemilik Rekening Ponsel setuju atas permintaan Bank, akan memberikan dan/atau mengkonfirmasikan informasi yang diperlukan Bank sehubungan dengan diri Pemilik Rekening Ponsel, rekening maupun data keuangan Pemilik Rekening Ponsel lainnya.

2. Pemilik Rekening Ponsel setuju bahwa Bank dapat memberikan informasi sehubungan dengan diri Pemilik Rekening Ponsel, rekening maupun data keuangan Pemilik Rekening Ponsel lainnya yang ada pada Bank kepada pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada anak perusahaan, afiliasi atau perusahaan-perusahaan terkait lainnya yang dianggap pantas oleh Bank dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku.

3. Bank tidak bertanggung jawab atas tidak dapat digunakannya Rekening Ponsel untuk melakukan transaksi, dalam hal nomor ponsel diblokir dan/atau di non aktifkan oleh provider ponsel atau terjadi gangguan komunikasi dari provider ponsel. Pemilik Rekening Ponsel melepaskan Bank dari segala tuntutan dan kerugian yang mungkin timbul dikemudian hari.

4. Bank dapat mengubah Syarat dan Ketentuan Rekening Ponsel ini setiap saat dengan pemberitahuan kepada Pemilik Rekening Ponsel atau melalui media pemberian informasi/pengumuman yang lazim digunakan Bank.

5. Sepanjang dapat diterapkan, ketentuan dan syarat yang terdapat dalam Ketentuan dan Persyaratan Pembukaan Rekening pada Bank dan Syarat dan Ketentuan CIMB Niaga Go Mobile berlaku juga bagi Rekening ponsel. Apabila terdapat perbedaan diantaranya maka yang berlaku adalah ketentuan yang khusus mengatur mengenai hal tersebut.

6. Terhadap hal-hal yang tidak diatur secara khusus dalam Ketentuan dan Syarat Rekening Ponsel ini Pemilik Rekening Ponsel menyatakan tunduk pada seluruh ketentuan dan prosedur operasional yang seumumnya berlaku pada Bank terkait dengan pelaksanaan transaksi dan layanan perbankan lainnya seperti namun tidak terbatas pada ketentuan dan prosedur verifikasi baik verifikasi tandatangan maupun verifikasi secara elektronis.

7. Dengan menandatangani Syarat dan Ketentuan Rekening Ponsel ini Pemilik Rekening Ponsel mengikatkan diri pada seluruh Syarat dan Ketentuan Pemilik Rekening Ponsel dan menyatakan bahwa Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik produk Rekening Ponsel yang akan Pemilik Rekening Ponsel manfaatkan dan Pemilik Rekening Ponsel telah mengerti dan memahami segala konsekuensi pemanfaatan produk Rekening Ponsel, termasuk manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat pada produk Rekening Ponsel.

DISCLAIMER

By : David


Waw, Terima kasih telah berkunjung ke Blog saya,

 segala Materi dan isi dalam blog ini adalah pengetahuan dan informasi yang ditulis secara umum dan belum seluruhnya terjamin keakuratannya. 

Pengetahuan dan Informasi tersebut tidak dimaksudkan sebagai pengganti atas saran atau arahan yang diberikan oleh pekerja profesional. 

Pengguna / Pembaca blog ini diharapkan tidak hanya bergantung secara eksklusif pada informasi yang tersedia dalam blog ini saja untuk kebutuhan mereka. 

Saya tidak memberikan jaminan atau representasi, tersurat maupun tersirat, terhadap keakuratan atau kelengkapan, ketepatan waktu atau kegunaan dari pendapat, saran, layanan atau informasi lain yang dikandung atau dirujuk di blog ini.

Saya tidak bertanggung jawab terhadap risiko atas penggunaan blog ini, Pengguna blog ini harus menyadari bahwa materi dan isi dalam blog ini hanya diperbarui secara periodik, bahan atau konten tersebut mungkin tidak mengandung informasi yang terbaru. 

"BLOG INI TIDAK UNTUK MENCARI KEUNTUNGAN MATERI"

 Saran dan Kritik sangat saya hargai agar blog ini dapat menjadi lebih baik

TERIMA KASIH TELAH BERKUNJUNG
 SEMOGA ARTIKEL DALAM "belajarperbankan.blogspot.com" DAPAT MEMBANTU.
SALAM

Untuk terus mendapatkan postingan terupdate setiap harinya jangan lupa Follow twitter @david_iskandar3 bisa langsung KLIK DISINI 

David Iskandar | Create Your Badge
Tag : ,

HUKUM PERIKATAN

By : David

Perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih didalam lapangan harta kekayaan dimana satu pihak mempunyai hak dan pihak yang lain mempunyai kewajiban atas suatu prestasi. Sedangkan perjanjian adalah perbuatan hukum. Unsur-unsur perikatan :

• Hubungan hukum.
• Harta kekayaan.
• Pihak yang berkewajiban dan pihak yang berhak.
• Prestasi.

Definisi perikatan

• “Hubungan hukum yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak didalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu”.

• Hukum perikatan hanya berbicara mengenai harta kekayaan bukan berbicara mengenai manusia. Hukum kontrak bagian dari hukum perikatan. Harta kekayaan adalah objek kebendaan. Pihak dalam perikatan ada dua yaitu pihak yang berhak dan pihak yang berkewajiban. Mora kreditoris adalah pihak kreditur yang berhak dapat merugikan pihak debitur.

1. Definisi hukum perikatan :

• Hofmann
Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah subjek-subjek hukum sehubungan dengan itu seorang atau beberpaa orang daripadanya mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak lain yang berhak atas sikap yang demikian.

• Pitlo
Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak yang lain berkewajiban (debitur) atas sesuatu prestasi.

• Vollmar
Ditinjau dari isinya, ternyata bahwa perikatan itu ada selama seseorang itu (debitur) harus melakukan suatu prestasi yang mungkin dapat dipaksakan terhadap (kreditur), kalau perlu dengan bantuan hakim.

2. Unsur-unsur dalam perikatan :

• Hubungan hukum
Maksudnya adalah bahwa hubungan yang terjadi dalam lalu lintas masyarakat, hukum melekatkan hak pada satu pihak dan kewajiban pad apihak lain dan apabila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, maka hukum dapat memaksakannya.

• Harta kekayaan
Maksudnya adalah untuk menilai bahwa suatu hubungan hukum dibidang harta kekayaan, yang dapat dinilai dengan uang. Hal ini yang membedakannya dengan hubungan hukum dibidang moral (dalam perkembangannya, ukuran penilaian tersebut didasarkan pada rasa keadilan masyarakat).

• Para pihak
Pihak yang berhak atas prestasi = kreditur, sedangkan yang wajib memenuhi prestasi = debitur.

• Prestasi (pasal 1234 KUH Perdata), prestasi yaitu :
a. Memberikan sesuatu.
b. Berbuat sesuatu.
c. Tidak berbuat sesuatu.

JENIS-JENIS PERIKATAN

Perikatan dapat dibedakan menurut :

1. Isi daripada prestasinya :

• Perikatan positif dan negative.
Perikatan positif adalah perikatan yang prestasinya berupa perbuatan nyata, misalnya memberi atau berbuat sesuatu. Sedangkan pada perikatan negative prestasinya berupa tidak berbuat sesuatu.

• Perikatan sepintas lalu dan berkelanjutan.
Adakalanya untuk pemenuhan perikatan cukup hanya dilakukan dengan salah satu perbuatan saja dan dalam waktu yang singkat tujuan perikatan telah tercapai, misalnya perikatan untuk menyerahkan barang yang dijual dan membayar harganya.
Perikatan-perikatan semacam ini disebut perikatan sepintas lalu. Sedangkan perikatan, dimana prestasinya bersifat terus menerus dalam jangka waktu tertentu, dinamakan perikatan berkelanjutan. Misalnya perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan sewa menyewa atau persetujuan kerja.

• Perikatan alternative.
Perikatan alternative adalah suatu perikatan, dimana debitur berkewajiban melaksanakan satu dari dua atau lebih prestasi yang dipilih, baik menurut pilihan debitur, kreditur atau pihak ketiga, dengan pengertian bahwa pelaksanaan daripada salah satu prestasi mengakhiri perikatan.

Menurut pasal 1272 BW, bahwa dalam perikatan alternative debitur bebas dari kewajibannya, jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perikatan. Misalnya, A harus menyerahka kuda atau sapinya kepada B. pasal tersebut adlaah tidak lengkap, karena hanya mengatur tentang “memberikan sesuatu” dan yang dapat dipilih hanya diantara dua barang saja. Kekurangan tersebut dilengkapi oleh pasal 1277 BW, yang mengatakan : asas-asas yangs ama berlaku juga, dalam hal jika ada lebih dari dua barang yang termasuk ke dalam perikatan yang terdiri dari berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
Perikatan menjadi murni bila :

a. Jika salah satu barang tidak lagi merupakan objek perikatan (pasal 1274).
b. Debitur atau kreditur telah memilih prestasi yang akan dilakukan.
c. Jika salah satu prestasi tidak mungkin lagi dipenuhi (pasal 1275).

• Perikatan fakultatif.
Perikatan fakultatif adalah suatu perikatan yang objeknya hanya berupa satu prestasi, dimana debitur dapat mengganti dengan prestasi lain. Jika pada perikatan fakultatif, karena keadaan memaksa prestasi primairnya tidak lagi merupakan objek perikatan, maka perikatannya menjadi hapus. Berlainan halnya pada perikatan alternative, jika salah satu prestasinya tidak lagi dapat dipenuhi karena keadaan memaksa, perkataannya menjadi murni.

• Perikatan generic dan spesifik.
Perikatan generic adalah perikatan dimana objeknya ditentukan menurut jenis dan jumlahnya. Sedangkan perikatan spesifik adalah perikatan yang objeknya ditentukan secara terperinci. Arti penting perbedaan antara perikatan generic dan spesifik adalah dalam hal :
a. Resiko
Pada perikatan spesifik, sejak terjadinya perikatan barangnya menjadi tanggungan kreditur. Jadi jika bendanya musnah karena keadaan memaksa, maka debitur bebas dari kewajibannya untuk berprestasi (pasal 1237 dan 1444 BW).
b. Tempat pembayarannya (pasal 1393)

Pasal 1393 BW menentukan bahwa jika dalam persetujuan tidak ditetapkan tempat pembayaran, maka pemenuhan prestasi mengenai barang tertentu berada sewaktu persetujuan dibuat. Sedangkan pembayaran mengenai barang-barang generic harus dilakukan ditempat kreditur.

• Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi.
Apakah suatu perikatan dapat dibagi atau tidak tergantung apakah prestasinya dapat dibagi-bagi atau tidak. Pasal 1299 BW menentukan bahwa jika hanya ada satu debitur atau satu kreditur prestasinya harus dilaksanakan sekaligus, walaupun prestasinya dapat dibagi-bagi. Baru timbul persoalan apakah perikatan dapat dibagi-bagi atau tidak jika para pihak atau salah satu pihak dan pada perikatan terdiri dari satu subjek. Hal ini dapat terjadi jika debitur atau krediturnya meninggal dan mempunyai ahli waris lebih dari satu.
Akibat daripada perikatan yang tidak dapat dibagi-bagi, adalah bahwa kreditur dapat menuntut terhadap setiap debitur atas keseluruhan prestasi atau debitur dapat memenuhi seluruh prestasi kepada salah seorang kreditur, dengan pengertian bahwa pemenuhan prestasi menghapuskan perikatan.
Prestasi yang tidak dapat dibagi-bagi dibedakan :

a. Menurut sifatnya
Menurut pasal 1296 BW perikatan tidak dapat dibagi-bagi, jika objek daripada perikatan tersebut yang berupa penyerahan sesuatu barang atau perbuatan dalam pelaksanaannya tidak dapat dibagi-bagi. Menurut Asser’s, dalam pengertian hukum sesuatu benda dapat dibagi-bagi jika benda tersebut tanpa mengubah hakekatnya dan tidak mengurangi secara menyolok nilai harganya dapat dibagi-bagi dalam bagian-bagian.

b. Menurut tujuan para pihak
Menurut tujuannya perikatan adalah tidak dapat dibagi-bagi, jika maksud para pihak bahwa prestasinya harus dilaksanakan sepenuhnya, sekalipun sebenarnya perikatan tersebut dapat dibagi-bagi. Perikatan untuk menyerahkan hak milik sesuatu benda menurut tujuannya tidak dapat dibagi-bagi, sekalipun menurut sifat prestasinya, dapat dibagi-bagi.

PERIKATAN YANG TERJADI KARENA PERSETUJUAN

Persetujuan pada umumnya

Pasal 1313 BW memberikan definisi mengenai persetujuan sebagai berikut : “persetujuan adalah suatu perbuatan, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.Rumusan tersebut selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.

Sehubungan dengan itu perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu :

1. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.

2. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam pasal 1313 BW.

Sehingga perumusannya menjadi : persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
Bagian-bagian (unsur-unsur) persetujuan
Unsur dari perjanjian terdiri dari :

1. Essensialia
Bagian ini merupakan hal-hal yang memuat sifat dari perjanjian harus ada, karena menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta (constructieve).

2. Naturalia
Bagian ini merupakan hal-hal yang bersifat sejajarnya (natuur) ada dalam suatu perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, misal : jaminan penjual bahwa tidak ada cacat dari benda yang dijualnya (vrijwaring).

3. Aksidentalia
Bagian ini merupakan hal-hal yang sifatnya melekat pada suatu perjanjian karena secara tegas diperjanjikan.
Macam-macam persetujuan obligatoir :

1. Persetujuan sepihak dan timbal balik
Hendaknya diperhatikan bahwa setiap persetujuan merupakan perbuatan hukum bersegi dua atau jamak. Persetujuan timbal balik adalah persetujuan yang menimbulkan kewajiban pokok kepada kedua belah pihak (jual beli, sewa menyewa). Persetujuan sepihak adalah persetujuan, dimana hanya terdapat kewajiban pada salah satu pihak saja (hibah).

2. Persetujuan dengan Cuma-Cuma atau atas beban
Persetujuan atas beban adalah persetujuan dimana terhadap prestasi pihak yang satu terdapat prestasi pihak yang lain. Antara kedua prestasi tersebut terdapat hubungan hukum satu dengan yang lain (jual beli, sewa menyewa). Persetujuan dengan Cuma-Cuma adalah persetujuan, dimana salah satu pihak mendapatkan keuntungan dari pihak yang lain secara Cuma-Cuma.

3. Persetujuan konsensuil, riil dan formil
Persetujuan konsensuil adalah persetujuan yang terjadi dengan kata sepakat. Persetujuan riil adalah persetujuan, dimana selain diperlukan kata sepakat juga diperlukan penyerahan barang misalnya : penitipan barang, pinjam pakai dan pinjam mengganti. Adakalanya kata sepakat harus dituangkan dalam bentuk tertentu atau formil. Misal : hibah.

4. Persetujuan bernama, tidak bernama dan campuran
Persetujuan-persetujuan bernama adalah persetujuan-persetujuan, dimana oleh undang-undang telah diatur secara khusus. Diatur dalam BW bab V s.d. XVIII ditambah title VII A; dalam KUHD persetujuan-persetujuan asuransi dan pengangkutan. Tidak selalu dengan pasti kita dapat mengatakan apakah suatu persetujuan itu merupakan persetujuan bernama atau tidak bernama. Karena ada persetujuan-persetujuan yang mengandung berbagai unsur dari berbagai persetujuan yang sulit dikualifikasikan sebagai persetujuan bernama atau tidak bernama (persetujuan campuran). Hanya dalam satu hal undang-undang memberikan pemecahannya yaitu, yang tersebut dalam pasal 1601 C. untuk menyelesaikan persoalan tersebut, maka dapat dikemukakan tiga teori :

• Teori absorptie
Menurut teori ini diterapkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan daripada persetujuan yang dalam persetujuan campuran tersebut paling menonjol.

• Teori combinatie
Menurut teori ini persetujuan dibagi-bagi dan kemudian atas masing-masing bagian tersebut diterapkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk bagian-bagian tersebut.

• Teori generis
Menurut teori ini, ketentuan-ketentuan daripada persetujuan-persetujuan yang terdapat dalam persetujuan campuran diterapkan secara analogis

TERIMA KASIH TELAH BERKUNJUNG
 SEMOGA ARTIKEL DALAM #BPG DAPAT MEMBANTU.
SALAM SAHABAT #BPG

Untuk terus mendapatkan postingan terupdate setiap harinya jangan lupa Follow twitter @david_iskandar3 bisa langsung KLIK DISINI 


Sumber : Sahabat #BPG


David Iskandar | Create Your Badge

PANDUAN MEMBELI ASURANSI JIWA BAGI PEMULA

By : David
Sebagian besar dari Anda yang telah berkeluarga dan berpenghasilan memadai untuk menopang sebuah gaya hidup yang stabil pasti pernah terlintas memikirkan asuransi. Sebagian dari Anda bahkan sudah memilikinya, entah karena ada teman atau keluarga yang “kebetulan” menjadi agen asuransi atau karena inisiatif sendiri. Sebagian lainnya mungkin masih menunda-nunda karena berbagai alasan. Salah satu alasannya biasanya karena Anda masih bingung produk asuransi apa yang paling cocok, paling murah dan paling dapat dipercaya. Bagi kebanyakan orang, menentukan pilihan dari sekian banyak produk asuransi yang ditawarkan oleh banyak perusahaan asuransi memang sangat sulit.

Bila Anda baru memulai berumah tangga, anak-anak Anda masih kecil, daya beli Anda terbatas dan aset Anda sedikit, namun kebutuhan asuransi Anda besar. Anak-anak masih membutuhkan waktu yang lama untuk menjadi mandiri. Artinya, beban istri Anda akan sangat berat bila tiba-tiba harus Anda tinggalkan. Di sisi lain, karena Anda masih muda, kesehatan Anda prima dan Anda merasa tidak akan meninggal dunia dalam waktu dekat. Dalam situasi ini, belilah asuransi berjangka. Misalnya, Anda bisa membeli produk YRT/ekawarsa (Yearly Renewable Term) yang dapat diperpanjang otomatis setiap tahun dengan premi sedikit lebih mahal. Ini adalah asuransi termurah yang memberikan perlindungan terbesar. Hanya dengan premi ratusan ribu per tahun, Anda dapat membeli perlindungan asuransi senilai ratusan juta rupiah. Asuransi ini biasanya tidak aktif dijual oleh agen asuransi karena memberikan komisi yang sangat kecil. Perusahaan asuransi juga tidak terlalu memerlukan agen untuk menyalurkannya karena produknya sederhana. Semua orang dapat dengan mudah memahaminya melalui brosur, website atau penjelasan lewat telepon. Kunjungi atau telepon langsung kantor perusahaan asuransi untuk membeli produk ini. Anda dapat membandingkan produk dari beberapa perusahaan asuransi untuk mendapatkan harga terbaik.

Namun, karena asuransi berjangka adalah asuransi murni, uang yang Anda bayarkan sebagai premi “hangus”. Uang Anda “hilang” bila tidak terjadi apa-apa dengan Anda sampai akhir masa pertanggungan. Bila Anda tidak suka dengan gagasan ini, Anda bisa memilih asuransi berjangka yang mengembalikan uang premi Anda secara utuh di akhir masa pertanggungan jika tidak terjadi apa-apa dengan Anda. Tentu saja, premi yang harus Anda bayarkan akan jauh lebih mahal. (Sebenarnya, Anda membayar biaya asuransi melalui bunga/imbal balik investasi premi tersebut. Karena itu, pokoknya harus besar agar bunganya cukup untuk menutupi biaya asuransi.) Pertimbangkan untuk mengeluarkan premi tahunan sedikit lebih mahal, misalnya dalam Level Term 20 tahun, namun di akhir tahun ke-20 semua premi yang Anda bayarkan akan dikembalikan secara utuh bila Anda masih hidup.

Seiring waktu, bila Anda sudah mulai mapan secara keuangan, Anda bisa mempertimbangkan untuk membeli satu atau beberapa polis lagi. Kali ini adalah produk asuransi permanen yang menjamin Anda seumur hidup. Bila polis asuransi berjangka adalah untuk perlindungan jangka pendek, polis seumur hidup Anda untuk perlindungan masa tua. Dengan membeli asuransi seumur hidup di usia muda, Anda tidak akan kesulitan mendapatkan perlindungan di usia tua, ketika usia dan kesehatan Anda sudah menyulitkan untuk mendapatkan pertanggungan asuransi. Setelah itu, bila Anda ingin menabung untuk pendidikan anak, Anda dapat membeli asuransi pendidikan atau lainnya.

Membeli polis asuransi seumur hidup harus lebih didahulukan dibandingkan membeli polis asuransi pendidikan dan lainnya yang perlindungannya bersifat temporer. Sebagai bentuk asuransi dwiguna, perlindungan jiwa pada asuransi pendidikan berhenti ketika manfaat jatuh tempo sudah dibayarkan semua.

Bijaklah dalam mengelola keuangan anda selagi anda masih muda dan masih produktif :)

TERIMA KASIH TELAH BERKUNJUNG
 SEMOGA ARTIKEL DALAM "belajarperbankan.blogspot.com" DAPAT MEMBANTU.
SALAM

Untuk terus mendapatkan postingan terupdate setiap harinya jangan lupa Follow twitter @david_iskandar3 bisa langsung KLIK DISINI 

David Iskandar | Create Your Badge

- Copyright © 2013 BELAJAR PERBANKAN GRATIS - Date A Live - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan - Redesigned By David Iskandar