Materi Paling Banyak Dilihat

Standar Produk Perbankan Syariah

By : David Iskandar
Perbankan syariah dirasakan terus mengalami perkembangan saat ini meski target pangsa pasar perbankan syariah 5% terhadap perbankan secara nasional belum tercapai. Bagi BPG, sejatinya perbankan syariah memiliki "keunggulan" tersendiri jika dibandingkan dengan perbankan konvensional, salah satunya adalah bahwa Perbankan syariah menganut ajaran syariat islam dalam menejalankan kegiatan operasionalnya yang bersumber dari kitab suci Al-Quran dan hadis nabi Muhammad SAW. 

Sumber gambar: klik
Pada kenyataannya, angka 5% diatas belum terpenuhi. Artinya, dengan kata lain pelaku usaha, otoritas dan seluruh stakeholder harus berupaya lebih keras lagi untuk meningkatkan daya saing perbankan syariah nasional. 

OJK selaku otoritas telah merilis Buku Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah dan Buku Standar Produk Musyarakah dan Mustanaqhisah dengan tagline "memperbaiki kualitas layanan dan keragaman produk". Hal ini sangat bermanfaat bagi seluruh counterparty dan stakeholder perbankan syariah nasional. Diharapkan dengan adanya standar produk ini, akan memudahkan OJK dalam proses perizinan dan pengawasan, serta lebih jauh lagi Buku Standar Produk ini dapat memberikan pedoman bagi pelaku usaha yang dapat membantu industri dalam pengembangan dan pelaksanaan produk sejalan dengan peningkatan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, GCG, dan kepatuhan. 

Bagi masyarakat sendiri, dengan adanya Buku Standar Produk ini masyarakat dapat memahami produk-produk perbankan syariah secara komprehensif, serta memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung semangat perlindungan konsumen melalui pemenuhan prinsip syariah yang diterapkan oleh pelaku usaha perbankan syariah. 

So, ayo sama-sama kita baca bukunya. 

Buku Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah: download disini
Buku Standar Produk Musyarakah dan Mustanaqhisah: download disini

Semoga informasi ini bermanfaat.

Mari Berteman ^^ David Iskandar | Create Your Badge



Tag : ,

RPOJK MANAJEMEN RISIKO TI BANK UMUM

By : David Iskandar
Dewasa ini, teknologi seakan-akan kita rasakan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Seolah-olah dunia berada dalam genggaman. Tidak terkecuali di Bank, penggunaan TI (Teknologi Informasi) sangat diperlukan dalam hal keamanan dan efisiensi kegiatan usaha bank. Tidak tanggung-tanggung, TI merupakan asset bank yang berharga, mahal, ibarat "alutsista" investasi yang ditanamkan oleh bank kepada TI tidak boleh dipandang sebelah mata. 

Peningkatan TI, kompleksitas layanan TI dan produk bank, dsb secara tidak langsung dapat menambah eksposur risiko operasional bagi bank. Oleh karena itu, OJK selaku otoritas perbankan melihat perlu adanya sebuah aturan/ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko penggunaan TI oleh bank. 

Saat ini, OJK telah merilis Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum. Masyarakat pun dapat memberikan tanggapan terhadap RPOJK tersebut dan langusng menyampaikan nya kepada OJK .

Menurut BPG beberapa point menarik mengenai RPOJK tersebut adalah: 

1. Ketentuan tersebut diatas agar Bank mampu mengelola risiko terkait pemanfaatan TI.

2. Kesadaran akan Disaster Recovery Plan, yaitu langkah dan rencana untuk memulihkan akses data, perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan, agar Bank dapat menjalankan kegiatan operasional bisnis yang kritikal setelah adanya gangguan dan/atau bencana yang wajib diuji coba minimal sekali setahun.

3. Penerapan Manajemen risiko secara terintegrasi dalam setiap tahapan penggunaan TI. 

4. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi

5. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan penyelenggaraan dan penggunaan Teknologi Informasi.

6. Terdapat sistem pengukuran kinerja proses penyelenggaraan Teknologi Informasi

7. Bank wajib memiliki Komite Pengarah Teknologi Informasi (Information Technology Steering Committe) dengan struktur yang dapat disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan bank serta struktur kepemilikan bank. 

8. Bank wajib memiliki kebijakan, standar dan prosedur atas proses manajemen risiko teknologi informasi.

9. Bank wajib melakukan proses manajemen risiko yang mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian atas risiko terkait penggunaan Teknologi Informasi.

10. Sistem Pengendalian dan Audit Intern atas Penyelenggaraan Teknologi Informasi

11. Bank dapat menyelenggarakan Teknologi Informasi sendiri dan/atau menggunakan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi


Bagi para pembaca sekalian, dan seluruh masyarakat dapat langsung memberikan tanggapan terhadap RPOJK tersebut dengan menghubungi OJK melalui mekanisme yang telah ditetapkan OJK. Untuk mendownload RPOJK tersebut (Silahkan Klik disini). Tanggapan akan ditutup oleh OJK paling lambat pada tanggal 18 Juli 2016. 

Semoga informasi ini bermanfaat.

Mari Berteman ^^
David Iskandar | Create Your Badge



Apa sih PANAMA PAPERS

By : David Iskandar
Seperti biasa sehabis selesai mengajar perkuliahan kelas malam BPG selalu santai dulu sebelum pulang. Dikala BPG sedang santai duduk-duduk, tiba-tiba terdapat notifikasi WA dari salah seorang teman, setelah selesai membaca ada senyum tipis dibibir BPG (Arigato Bro Toras). WA tersebut adalah perumpamaan yang sangat sederhana tentang skandal PANAMA PAPERS yang belakangan ini sedang mencuat seantero publik. Yuk, kita simak ulasan berikut:


Image source:
https://panamapapers.icij.org


Panama Paper

Budi punya celengan ayam di rumah. Tapi maminya Budi selalu cek isi celengan Budi setiap kali Budi memecahkan / membuka celengannya.

Amir juga punya celengan Ayam di rumahnya sendiri tapi gak pernah di cek sama maminya Amir. Maka Budi titip celengan Ayamnya di rumahnya Amir.

Mendengar bahwa Celengan ayam Amir gak pernah di cek sama mamanya Amir. Maka teman2 Amir dan Budi semua titip celengan Ayam di rumah Amir. (Ini offshore investment)

Suatu hari mamanya Amir periksa kamar Amir dan mendapati ada banyak celengan Ayam disana (ini accidental audit) lengkap dengan label nama pemiliknya (inilah Panama Paper). Maka mama Amir mengontak semua Mama-Mama penitip celengan Ayam.

Ternyata Budi menitipkan celengan Ayam disana karena Mama Budi memaksa Budi untuk memberi kolekte dari celengan itu setiap Budi memecahkan celengannya (ini pajak)

Tapi Tigor mengisi celengannya dari hasil memalak teman-temannya (ini money laundering)

Acong mengisi celengannya dari hasil berjualan es lilin di sekolah tanpa ijin ortunya yang menginginkannya fokus pada sekolahnya (ini illegal business)

dll dsb

Bagaimana? Perumpamaan yang sangat sederhana namun mengena kepada esensinya dan dapat menjadi sedikit pencerahan bagi sahabat pembaca sekalian.

Berita seputar Panama Papers dapat merujuk ke situs:

https://panamapapers.icij.org

Mari Berteman ^^
David Iskandar | Create Your Badge



Sudah Lapor SPT Pph?

By : David Iskandar
Kira-kira seminggu lalu #BPG main ke kantor teman, tidak terlalu siang. Kebetulan ada teman #BPG yg sedang sibuk kutak katik karena keseringan gagal login untuk masuk web djp saat ingin melapor SPT secara online,setelah beberapa kali mencoba baru berhasil. Wajar saja, karena biasanya pada akhir bulan Maret WP pribadi baru melaporkan SPT-nya (untung saja #BPG telah melapor SPT Pph tahunan Pribadi dari jauh-jauh hari).

Seperti kita ketahui bersama bahwa Kewajiban setiap Wajib Pajak (baik pribadi ataupun badan) salah satunya adalah melaporkan SPT Pph Tahunan. 

Sesuai Ketentuan Umum Perpajakan yg berlaku saat ini, bagi WP-Pribadi SPT Pph tahunan harus disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret setelah tahun pajak berakhir (1 Jan s/d 31 Des tahun sebelumnya). Waktu yg diberikan sebetulnya sudah cukup panjang yaitu kira2 90 harian.

Masalahnya, mungkin karena terlalu sibuk (lalai) atau sebab2 lainnya sehingga tidak sengaja WP lupa melaporkan SPT Pribadinya (Saat ini pelaporan SPT tahunan Pph Pribadi harus melalui e-Filling) sehingga lewat dari Jangka waktu yg diatur dalam KUP. Lalu apa konsekuensinya bagi WP Pribadi jika tidak dan/atau terlambat melaporkan SPT Pph tahunan dari batas waktu yang ditetapkan? 

Berikut adalah ilustrasinya: 


Image source :


Nah, barangkali tahun ini merupakan prestasi yang harus diacungi jempol bagi Ditjen Pajak dan Wajib Pajak Orang Pribadi. Mengapa? Ditjen pajak dengan segala sumber daya dan usahanya telah mengedukasi, menyadarkan masyarakat/WP tentang kewajibannya dalam hal perpajakan, serta penyuluhan tentang sistem e-Filling, sementara itu Wajib Pajak Orang Pribadi-pun dapat dilihat telah meningkat kesadarannya untuk melaksanakan kewajiban dibidang perpajakan (Khususnya kewajiban melapor SPT Pph tahunan Pribadi). Mengingat andil pajak sangat besar dalam penerimaan dan pembangunan negara ini, seriusan deh, kita sebagai masyarakat dan/atau WP harus benar-benar mendukung sektor pajak ini. 

Kembali ke laptop,,, apakah sahabat pembaca sekalian sudah melaporkan SPT Pph tahunan Pribadi secara e-filling? Jika ia, selamat sahabat adalah warga negara yang taat pajak. Untuk yg belum? Buruan lapor... 

Namun, saat ini website yg digunakan untuk melapor SPT secara e-Filling sedang mengalami kendala/tidak dapat diakses (server sedang sibuk) atau bisa dikatakan sedang overload mungkin terlalu banyak yang mengakses untuk melaporkan SPT Pph tahunan pribadi. Ditjen pajak sampai memberikan apresiasi loh terhadap WP Orang Pribadi atas antusiasme dalam melaporkan SPT Pph tahunan pribadi secara e-filling. 

Lalu bagaimana? Apakah WP OP yg belum melapor SPT Pph tahunan pribadi akan dikenakan sanksi? 

Jangan khawatir, karena saat ini website untuk melapor secara e-filling sedang mengalami kendala, maka bagi anda yang belum melapor SPT Pph tahunan pribadi dapat melapor melalui e-filling hingga selambat-lambatnya sampai tanggal 30 April 2016, dikecualikan dari sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan penyampaian SPT. Hal ini dituangkan dalam pengumuman Ditjen Pajak No. Peng-03/PJ.09/2016 tanggal 30 Maret 2016. (Terima kasih bro Sabar yang pertama kali memberitahu #BPG soal informasi ini via WA).





Akhir kata, bagi WP Orang Pribadi yang belum lapor SPT Pph tahunan Orang Pribadi, segeralah melapor via e-filling masih ada waktu hingga 30 April 2016. Bagi Ditjen Pajak, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran WP tentang kewajiban dan kontribusi pajak bagi negeri ini tentunya merupakan prestasi yang membanggakan, (bro Sabar bahkan menilai ini merupakan terobosan yg cukup signifikan bagi perpajakan).

Thanks 

Tips: sering-seringlah mengunjungi situs www.pajak.go.id untuk mendapatkan berita, informasi dan edukasi seputar perpajakan. 

Mari Berteman ^^
David Iskandar | Create Your Badge



Tag : ,

RUU PPKSK

By : David Iskandar


Rancangan Undang Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan telah disetujui oleh DPR pada tanggal 17 maret 2016 yg lalu. Ruang lingkup RUU mencakup: Pertama,  pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan. Kedua, penanganan krisis sistem keuangan. Ketiga, penanganan permasalahan bank sistemik baik dalam stsbilitas sistem keuangan normal ataupun kondisi krisis sistem keuangan.


Poin 1,

#BPG sangat senang akhirnya RUU PPKSK disahkan, RUU ini mengedepankan pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan. Upaya yg ditempuh adalah dengan meningkatkan sinergi antara Kemenkeu, BI, OJK, dan LPS sesuai dengan tugas fungsi dan wewenang yg diatur dalam UU. Dengan adanya kordinasi antara lembaga yg tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) diharapkan upaya pencegahan krisis sistem keuangan dapat dioptimalkan.
Masih membahas poin 1, upaya pencegahan krisis dilakukan melalui penguatan sistem perbankan-khususnya bagi bank yang ditetapkan berdampak sistemik baik dari segi asset, modal dan kewajiban, luas jaringan, kompleksitas transaksi jasa perbankan serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain yg dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan bank lain atau sektor jasa keuangan apabila bank tersebut mengalami gangguan atau kegagalan (sangat jelas definisi mengenai bank berdampak sistemik), hebatnya lagi penetapan bank berdampak sistemik harus ditetapkan saat kondisi sistem keuangan normal (bukan pada saat bank tsb bermasalah) dan harus dilakukan pemutakhiran daftar bank berdampak sistemik setiap enam bulan sekali.  Hal tersebut menegaskan bahwa RUU PPKSK ini serius dalam melakukan pemantauan dan pencegahan krisis sistem keuangan serta menuntut otoritas berperan sangat proaktif terhadap gejala-gejala yang dapat mengakibatkan instabilitas sistem keuangan - terutama dari sektor Perbankan.

Poin 2,

Mengadopsi sistem yg diterapkan oleh Negara-negara G-20, bahwa penanganan permasalahan bank dikedepankan dengan konsep bail in, jadi ketika ada permasalahan likuiditas ataupun solvabilitas maka sumber daya yg ada pada bank itulah yg harus digunakan (asset bank, pemegang saham ataupun kreditur bank) sehingga tidak harus negara melulu yang menanggung (bail out). Dalam hal bank mengalami permasalahan solvabilitas RUU ini memberikan metode baru berupa: Pertama,  pengalihan sebagian atau seluruh asset/kewajiban bank kepada bank lain. Kedua, pengalihan kepada bank baru yang didirikan sebagai bank perantara (bridge bank) - menurut #BPG mungkin akan diatur lebih rinci dalam Peraturan LPS ataupun Peraturan OJK.

Poin 3,
Pemerintah selaku kepala negara memegang kendali penuh dalam menangani krisis sistem keuangan. Dalam RUU diatur bahwa Presidenlah yang bertindak selaku penentu akhir kondisi stabilitas sistem keuangan (dengan rekomendasi dari KSSK), apakah dalam kondisi normal atau kondisi krisis sistem keuangan.

Akhir kata, RUU PPKSK merupakan terobosan didalam meningkatkan peran, kordinasi dan sinergi antar otoritas yang terkait dengan sistem keuangan di Indonesia dan sekaligus memperkuat ketahanan stabilitas sistem keuangan di Indonesia.

Mari Berteman ^^
David Iskandar | Create Your Badge



Selamat Paskah 2016

By : David Iskandar
#BPG mengucapkan Selamat Paskah 2016 bagi seluruh sahabat pembaca yg merayakannya.


Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman: "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau."  (Ibrani 13:5)

Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai Aku datang. (Wahyu 2:25)

Maka sekarang, apa yang ada padamu? Berikanlah kepadaku lima roti atau apa pun yang ada."  (1 Samuel 21:3)

Tuhan tidak pernah melihat apa yg tidak dimiliki oleh anak2 Nya, melainkan apa yg ada pada anak2 Nya. | Dimata Tuhan kita jauh lebih bernilai dibanding siapapun yg menilai kita, termasuk kita sendiri.

Tuhan ingin kita memaksimalkan apa yg ada pada kita, apa yg kita miliki. Bukannya terfokus dengan apa yg kita tidak miliki. | Tuhan ingin kita memiliki persepsi yg sama dengan Nya, dalam hal memandang pribadi kita.

Dengan menjadi diri sendiri, tentu bukan tanpa halangan. | kita tidak perlu menyenangkan setiap orang, kita hanya perlu menyenangkan Tuhan.

#dikutip dari facebook penulis 😃😃


Mari Berteman ^^
David Iskandar | Create Your Badge



Tag : ,

KREDIT ITU KEPERCAYAAN

By : David Iskandar
Para Pembaca, kemarin saya baru saja ngobrol-ngobrol santai dengan seorang nasabah, dikala obrolan santai tersebut, kami membicarakan nilai agunan (tanah dan bangunan) yang dijadikan dasar membuat hak tanggungan pinjaman tersebut. 
Sebagai ilustrasi saja, nilai pasar agunan tersebut adalah sebesar Rp1,8 miliar, lalu dipasang hak tanggungan peringkat pertama sebesar Rp1,5 miliar dengan nilai pinjaman sebesar Rp1,2 miliar. 


Dalam kondisi obrolan yang santai dan banyak bercanda, debitur sempat mengeluhkan bahwa mengapa agunan tersebut hanya "dihargai" sebesar pinjaman Rp1,3 miliar, padahal harga pasarnya jauh diatas pinjamannya. Saya sempat terenyuh dan berfikir sejenak untuk menjawab pertanyaan tersebut. lalu dengan santai saya jawab, "sebetulnya tujuan kami memberikan kredit bukanlah untuk menguasai/membeli agunan sdr, kami "menaruh kepercayaan" terhadap sdr, dengan mempertimbangkan karakter, kapasitas, cashflow serta segala risiko yang mungkin timbul, oleh karena perhitungan tersebut, semakin menambah keyakinan kami bahwa sdr mampu menunaikan kewajiban sesuai periode yang telah disepakati, sedangkan agunan adalah jaminan kami sebagai second wayout untuk menjaga ketertiban pembayaran kewajiban sdr"


Well, mungkin seringkali ilustrasi yang saya gambarkan diatas sering kita temui sebagai praktisi perbankan sehari-hari. Dalam persepsi debitur/ calon debitur, pada umumnya agunan adalah segala-galanya, jika bisa kredit yang diterima harus sama dengan nilai agunan tersebut. Suatu persepsi yang ironi, padahal arti kata kredit adalah "kepercayaan", tidak lain tidak bukan, pemberian kredit merupakan suatu bentuk kepercayaan bank kepada debitur yaang direalisasikan, bank percaya bahwa debitur mampu dan mau mengembalikan kewajiban sesuai dengan akad/jangka waktu yang disepakati bersama. Karakter, kemampuan, dan prospek usaha debitur, idealnya merupakan "jaminan" utama untuk mengembalikan pinjaman. Sebagai lembaga keuangan yang sebagian besar sumber pendanaan berasal dari dana masyarakat, dan memang kewajiban bank untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian (prudential banking), maka bank memerlukan second way out apabila segala sesuatu yang diperhitungkan/dianalisis pada sebelum kredit dikucurkan berbeda keadaannya dikemudian hari. Maka bank dalam rangka menjaga dana nasabah yang diusahakannya, pada umumnya memerlukan "agunan" untuk menjamin kelancaran pembayaran debitur. 

So, pointnya adalah, bahwa kredit merupakan kepercayaan, mengapa bisa percaya? percaya bukan asal percaya, namun kepercayaan tumbuh dari analisis yang dilakukan oleh bank terhadap calon debiturnya. Jadi para debitur bank yang sudah menerima fasilitas kredit/pinjaman seharusnya berbangga, karea dengan demikian hal tersebut menandakan bahwa reputasi anda tinggi karena masih dipercaya oleh bank. Hehehe,, 


Mari Berteman ^^
David Iskandar | Create Your Badge



- Copyright © 2013 BELAJAR PERBANKAN GRATIS - Date A Live - Powered by Blogger - Redesigned By David Iskandar